Diskusi yang digagas Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), Selasa (9/8)/Ist
Peristiwa kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J bisa menjadi titik balik untuk bersih-bersih di internal Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa memanfaatkan momentum ini untuk menyingkirkan oknum-oknum nakal.
Pengamat Kepolisian, Alfons Loemau menyakini, kasus ini melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, meskipun akan mencoreng Polri secara institusi, namun dengan membersihkan para oknum nakal ini bisa berdampak baik untuk Polri ke depan.
"Tidak mungkin kejadian ini seorang Sambo berdiri sendiri, dia punya kaki, punya akar punya sel kayak gurita, ini apabila Jenderal Sigit akan membuat keputusan tegas mungkin sekali berdarah-darah, mungkin sekali ini pil pahit tapi sangat penting bagi polisi," kata Alfons dalam diskusi yang digagas Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), Selasa (9/8).
Alfons yang juga berstatus sebagai purnawirawan Polri berpangkat Kombes menilai, Polri saat ini sudah mulai profesional dalam bekerja. Namun, adanya kasus ini menimbulkan persepsi negatif karena penanganannya terlalu bertele-tele.
"Ada orang sekitar situ banyak saksi kok bisa lambat, inilah saatnya kalau mau political will ini waktu yang tepat untuk melakukan the right job," tegasnya.
Sementara itu, Praktisi Hukum Petrus Selestinus mengatakan, Kapolri harus segera menyelesaikan kasus kematian Brigadir J secara transparan. Apalagi kasus ini menyeret nama besar perwira tinggi Polri. Tanpa pengungkapan tuntas, maka preseden buruk akan disematkan masyarakat.
Kita lihat nanti hari ini Bareskrim polri akan mengumumkan tersangka baru dan mduah2 kita bisa mendapatkan informasi apa motifnya lalu menurut saya kita berpegang pda peirntah presiden, proses secara tuntas dan transparan, jadi
"Perintah presiden harus dimaknai tidak hanya kasus yang mengakibatkan Brigadir J meninggal, tetapi hal yqng melatarbelakangi semua persoalan seperti banyak lumpur, banyak permainan di dalam, persaingan di dalam antar elite di sana, itu sebetulnya masuk juga dalam peirntah presiden yang harus diselesaikan Kapolri," kata Petrus.
"Kalau hanya semata-mata kasus ini hanya lapis atas, hanya sebatas 26 orang ini, maka persoalan yang sudah akut dalam Polri tidak akan terselesaikan," tandasnya.
