Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango/RMOL
Sulit membayangkan Indonesia memiliki wakil-wakil partai politik (parpol) yang berintegritas dan bersih dari korupsi karena banyak kader-kader partai yang menjadi kepala daerah maupun anggota parlemen terlibat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango saat memberikan bekal antikorupsi kepada pengurus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di acara program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).
Nawawi mengatakan, sejak KPK berdiri, tidak kurang dari 300 anggota parlemen Indonesia telah menjadi pasien KPK. Bahkan, lebih dari 20 gubernur, tidak kurang dari 30 orang menteri, dan banyak lagi tokoh-tokoh politik yang berurusan dengan KPK.
"Melihat kenyataan tersebut rasanya sulit membayangkan Indonesia memiliki wakil-wakil partai yang berintegritas dan bersih dari korupsi," ujar Nawawi.
Padahal, lanjutnya, demokrasi di Indonesia tidak akan ada tanpa kehadiran parpol. Karena, parpol melahirkan pemimpin nasional, pemimpin daerah, hingga perwakilan rakyat di DPR/MPR.
"Dari perwakilan partai politik inilah lahir berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan rakyat, dan mencerahkan masa depan bangsa. Pada tiap kampanye, janji dan harapan rakyat ada pada setiap suara yang mereka berikan. Harapan akan kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat, memperbaiki kehidupan mereka, dan mensejahterakan bangsa," jelasnya.
Nawawi menilai, tidak hanya mengabaikan aspirasi pemilih, para koruptor juga menggerogoti uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan di negeri ini, mulai dari perbaikan mutu pendidikan, hingga kesehatan yang terganggu, kemiskinan tidak dapat diatasi, tidak berlebihan jika korupsi dikatakan sebagai suatu extra ordinary crime, kejahatan yang luar bisa," katanya.
Oleh karena itu, masih kata Nawawi, KPK berusaha ikut andil memperbaikinya. Sejak 2012, KPK telah melakukan berbagai kajian soal parpol dan seluk beluk pemilu.
Bahkan, KPK sudah memberikan berbagai rekomendasi untuk perbaikan sistem, salah satunya sistem integritas parpol, dan peningkatan dana bantuan pemerintah untuk parpol, serta melakukan langkah konkrit untuk mengedukasi parpol tentang antikorupsi.
"Saat ini KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu, sebuah rangkaian pendidikan antikorupsi untuk para kader parpol yang diikuti oleh 20 Partai Politik. PCB terpadu 2022 dilaksanakan guna mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi kepada para pengurus parpol," jelasnya.
Untuk itu, Nawawi berharap, parpol khususnya Partai Perindo hari ini yang mendapatkan bekal antikorupsi, dapat menghasilkan para pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang bersih dari korupsi.
"Harapannya, tidak akan ada lagi para pemimpin yang dihasilkan parpol yang dipenjara karena korupsi. Program PCB Terpadu yang digelar menjelang Pemilu 2024, akan membawa khazanah baru bagi perpolitikan Indonesia untuk lebih bersih, beretika, dan bebas dari korupsi," terangnya.
"Program ini juga merupakan salah satu bentuk pemberantasan korupsi, yaitu melalui sisi pendidikan dan pencegahan yang tengah digalakkan KPK, yang kami menyebutnya trisula pemberantasan korupsi, pendidikan, pencegahan, dan penindakan," sambung Nawawi menutup.
Dalam kegiatan PCB Terpadu 2022 ini, Ketua Umum (Ketum) Perindo, Hary Tanoesoedibjo batal hadir. Akan tetapi, kehadirannya diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq; Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Bendahara Umum Partai Perindo; dan pengurus serta kader Perindo yang hadir langsung maupun melalui virtual.
