Sri Mulyani: Presiden Ingin RAPBN 2023 Didesain Fleksibel di Tengah Gejolak Ekonomi

Pemerintah telah mendesain Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 yang akan diserahkan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan bersama DPR/MPR/DPD RI 16 Agustus mendatang.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan, para menteri telah menerima arahan dari Presiden Jokowi usai sidang kabinet yang digelar hari ini, Senin (8/8).

Dikatakan Sri Mulyani, pemerintah telah menyadari desain RAPBN 2023 dilakukan dalam situasi perekonomian global yang mengalami guncangan dan gejolak, serta ketidakpastian yang sangat tinggi.

"Oleh karena itu, RAPBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, atau biasa disebut shock absorber," kata Sri Mulyani saat konferensi pers didampingi Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Dalam sidang kabinet, kata Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mengalami pelemahan, sementara inflasi meningkat tinggi.

"Bapak Presiden meminta APBN tetap dijaga kredibel dan sustainable atau sehat. Kombinasi ini yang harus dijaga," tandasnya.