Berita

Antrean panjang BBM di Bangladesh/Net

Dunia

Protes Besar-besaran karena Harga BBM Melonjak, Pemerintah Bangladesh Minta Warga Bersabar

MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 21:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Protes besar-besaran telah terjadi di Bangladesh selama akhir pekan. Protes ini merupakan reaksi dari masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar yang melonjak.

Ribuan pengunjuk rasa dilaporkan turun ke jalan di beberapa kota Bangladesh setelah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina menaikkan harga bahan bakarnya hampir 52 persen, harga paling tinggi sejak negara tersebut merdeka.

Dikutip dari The Hindustan Times, pengunjuk rasa yang marah mengepung stasiun bahan bakar dan menuntut pembatalan kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu pemerintah Bangladesh menyalahkan perang Rusia-Ukraina atas kenaikan yang terjadi.


Namun menurut catatan, Bangladesh Petroleum Corporation yang dikelola oleh negara telah mengalami kerugian lebih dari 8 miliar taka atau 85 juta dolar AS pada penjualan minyak dalam enam bulan terakhir, hingga Juli.

Menurut laporan dari Reuters, harga bensin meningkat sebesar 51,2 persen menjadi 130 taka atau sekitar Rp 20 ribu per liter pada Sabtu (6/8). Sedangkan bensin beroktan 95 sebesar 51,7 persen menjadi 135 taka, diesel dan minyak tanah naik sebesar 42,5 persen.

Selama sembilan bulan terakhir, tingkat inflasi Bangladesh telah berada di atas 6 persen, dan mencapai 7,48 persen pada bulan Juli, beban terberat yang dihadapi oleh kelas menengah dan keluarga miskin untuk memenuhi pengeluaran mereka sehari-hari.

“Kami sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar, bagaimana kami bisa bertahan?" kata seorang pegawai swasta, Mizanur Rahman.

Selain harga bahan bakar minyak, inflasi yang meningkat juga terkait dengan kenaikan harga bahan pokok dapur seperti beras, kacang-kacangan, minyak, garam, serta sandang dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Cadangan devisa Bangladesh dikabarkan hampir menipis. Pemerintah telah melakukan serangkaian langkah untuk mengatasi krisis ini, termasuk membatasi impor barang mewah dan impor bahan bakar termasuk gas alam cair (LNG) dan menutup pembangkit listrik tenaga diesel karena pemadaman listrik berulang.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya