Berita

Antrean panjang BBM di Bangladesh/Net

Dunia

Protes Besar-besaran karena Harga BBM Melonjak, Pemerintah Bangladesh Minta Warga Bersabar

MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 21:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Protes besar-besaran telah terjadi di Bangladesh selama akhir pekan. Protes ini merupakan reaksi dari masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar yang melonjak.

Ribuan pengunjuk rasa dilaporkan turun ke jalan di beberapa kota Bangladesh setelah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina menaikkan harga bahan bakarnya hampir 52 persen, harga paling tinggi sejak negara tersebut merdeka.

Dikutip dari The Hindustan Times, pengunjuk rasa yang marah mengepung stasiun bahan bakar dan menuntut pembatalan kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu pemerintah Bangladesh menyalahkan perang Rusia-Ukraina atas kenaikan yang terjadi.


Namun menurut catatan, Bangladesh Petroleum Corporation yang dikelola oleh negara telah mengalami kerugian lebih dari 8 miliar taka atau 85 juta dolar AS pada penjualan minyak dalam enam bulan terakhir, hingga Juli.

Menurut laporan dari Reuters, harga bensin meningkat sebesar 51,2 persen menjadi 130 taka atau sekitar Rp 20 ribu per liter pada Sabtu (6/8). Sedangkan bensin beroktan 95 sebesar 51,7 persen menjadi 135 taka, diesel dan minyak tanah naik sebesar 42,5 persen.

Selama sembilan bulan terakhir, tingkat inflasi Bangladesh telah berada di atas 6 persen, dan mencapai 7,48 persen pada bulan Juli, beban terberat yang dihadapi oleh kelas menengah dan keluarga miskin untuk memenuhi pengeluaran mereka sehari-hari.

“Kami sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar, bagaimana kami bisa bertahan?" kata seorang pegawai swasta, Mizanur Rahman.

Selain harga bahan bakar minyak, inflasi yang meningkat juga terkait dengan kenaikan harga bahan pokok dapur seperti beras, kacang-kacangan, minyak, garam, serta sandang dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Cadangan devisa Bangladesh dikabarkan hampir menipis. Pemerintah telah melakukan serangkaian langkah untuk mengatasi krisis ini, termasuk membatasi impor barang mewah dan impor bahan bakar termasuk gas alam cair (LNG) dan menutup pembangkit listrik tenaga diesel karena pemadaman listrik berulang.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya