Pemerintah Harus Punya Politik Ekonomi Agar Industri Milik Umat Tidak Tergerus

Pemerintah diminta untuk mempunyai politik ekonomi agar industri milik umat tidak habis digerus oleh para pemodal. Salah satunya terhadap industri yang dimiliki oleh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Profesor Bambang Setiaji di acara diskusi secara virtual yang diselenggarakan oleh Forum Gurubesar dan Doktor Insan Cita bertajuk "Hambatan, Tantangan, dan Peluang Bank Syariah di Indonesia", Minggu malam (7/8).

Bambang mengatakan, saat ini terdapat tiga industri yang dikuasai oleh umat, yakni pendidikan, rumah sakit, dan bank syariah.

"Muhammadiyah itu rumah sakitnya ada 500, yang 100 rumah sakit, yang 400 klinik-klinik. Tapi akhir-akhir ini, 10 hingga 15 tahun ini pemodal besar masuk di rumah sakit, Muhammadiyah saya kira sudah tidak nomor 1 lagi sekarang dalam 15 tahun ini cepat sekali mereka (pemodal)" ujar Bambang seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (7/8).

Bambang berharap, pemerintah mempunyai politik ekonomi agar umat yang masih mempunyai industri tetap berlangsung.

"Hampir tiap tahun itu pemodal yang menguasai bumbu-bumbu dan impor itu main tiga bulan itu udah triliunan itu, naikkan selama tiga bulan nanti turunkan lagi. Jadi, kita harapkan pemerintah tuh jangan dilepas industri-industri ini, termasuk industri syariah, industri perbankan syariah," kata Bambang.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan mempunyai politik ekonomi, seperti keamanan pangan agar ada sarjana-sarjana pangan, pertanian yang diberikan beberapa ribu hektare lahan.

"Jadi dari sisi industri tantangannya adalah industri-industri yang masih di tangan umat ini berhadapan face to face itu dengan pemodal. Dan pemerintah benar-benar kita harap mempunyai suatu politik ekonomi. Kalau dilepas saja umat ini habis," pungkasnya.