Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani/Net
Kementerian Luar Negeri diingatkan untuk mematangkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi perkembangan atau dinamika di Taiwan yang saat ini bersitegang dengan China pascakunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi.
Pemerintah harus fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI yang ada di Taiwan; terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti anak buah kapal (ABK) dan pekerja sektor-sektor yang lain.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/8).
"Dalam kerawanan situasi keamanan Taiwan saat ini kami mendorong agar Kemlu terus mematangkan rencana kontijensi yang tengah disusun. Hal ini penting mengingat untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya," kata Christina.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, perwakilan Indonesia di Taiwan adalah lembaga non diplomatik dengan jumlah personel terbatas.
Maka dari itu, sarannya Pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI agar jika dalam situasi tertentu diperlukan untuk mengambil langkah evakuasi nantinya bisa berjalan baik.
"Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontijensi sudah pasti harus dilakukan," tegas wakil rakyat Dapil DKI Jakarta II tersebut.
Saat ini, lanjut Christina, terdapat sekurang-kurangya 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai municipalities. Bukan hanya itu, di Taiwan juga banyak anak buah kapal
letter of guarantee (ABK LG) yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI.
"Mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," demikian Christina.
