Berita

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Zambia Edgar Lungu/Net

Dunia

Selamatkan Diri dari Jebakan Utang, Zambia Batalkan Pinjaman dari China

SABTU, 06 AGUSTUS 2022 | 17:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pembatalan pinjaman China senilai 1,6 miliar dolar AS pada Sabtu (6/8) tampaknya menjadi jalan yang ditempuh Zambia untuk menghindari kehancuran dari diplomasi dept trap China yang banyak menjerumuskan negara-negara ke dalam krisis ekonomi.

Seperti dikutip dari ANI News, berkaca pada kejatuhan Pakistan dan Sri Lanka, Zambia yang juga bergantung pada hutang China, kini membatalkan kesepakatannya dan berhasil menegosiasikan dana pinjaman baru IMF senilai 1,4 miliar dolar AS untuk merestrukturasi utang luar negerinya sebesar 17 miliar dolar AS.

Pada November 2020, Zambia gagal membayar pinjaman negara, kemudian China hadir sebagai pemberi pinjaman bilateral terbesar di Zambia dan membuatnya bergantung pada China.


Kreditur internasional mengeluhkan kurangnya perincian tentang pinjaman Zambia China telah menghambat proses restrukturisasi utang Zambia.

Menurut laporan China Africa Research Initiative (CARI) besaran utang Zambia kepada pemberi pinjaman publik dan swasta China adalah 6,6 miliar dolar AS. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari yang diungkapkan oleh pemerintah Zambia sebelumnya.

"Ada denda atau tunggakan bunga lain yang terus menumpuk. Zambia yang kaya tembaga telah menggunakan pinjaman China untuk lebih dari 69 proyek selama periode 2000-2018, sebagian besar di sektor transportasi dan listrik," ungkap laporan CARI.

Kurangnya transparansi persyaratan utang yang disepakati oleh negara-negara di Afrika, mengakibatkan China dibanjiri kritikan domestik dan internasional yang mengklaim China mengambil keuntungan dari ketidakjelasan tersebut.

Diplomasi perangkap utang adalah metode penipuan yang diadopsi oleh China di bawah skema BRI, di mana China pertama-tama meminjamkan uang besar di bawah persyaratan pinjaman yang tidak jelas kepada negara-negara berkembang.

China secara strategis memanfaatkan utang negara penerima untuk kepentingan ekonomi, militer, politik atau untuk menyita asetnya sebagai alat pembayaran.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya