Berita

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno/Net

Politik

Pengamat: Jangan Genit Mencoba Tunda Pemilu, Rakyat Akan Marah!

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 09:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu penundaan pemilu kembali mencuat di tengah dinamika yang terjadi di dalam negeri, mulai dari belum cairnya anggaran pemilu secara keseluruhan hingga  kondisi global yang mengancam perekonomian Indonesia.
 
Bagi Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno, pemerintah tidak boleh menunda Pemilu 2024 dengan alasan apa pun.

"Enggaklah (penundaan pemilu). Penundaan hanya akan memancing keributan dan amarah publik. Pasti rakyat marah karena demokrasi ini sudah berjalan dengan mapan. Jadi janganlah ada upaya-upaya atau kegenitan supaya pemilu itu ditunda,” kata Adi ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/8).


Adi menuturkan, jika ada upaya penundaan pemilu dengan berbagai cara licik, maka pemerintah akan berhadapan dengan rakyat.

"Intinya siapa pun yang melakukan indikasi itu, mesti akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat akan marah,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak mengorbankan demokrasi demi hasrat kekuasaannya melalui penundaan pemilu. Pasalnya, hal akan mmantik amarah rakyat.

"Jadi jangan pernah mengorbankan demokrasi hanya demi syahwat kekuasaan tertentu. Rakyat akan marah, dan rakyat akan melawan, demokrasi ini sudah berjalan, jangan lagi diotak-atik lagi,” tutupnya.

Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina akan selalu dikait-kaitkan oleh pemerintah. Hingga akhirnya dijadikan alasan untuk menunda pemilu.

"Apakah akan ada efek dari perang Ukraina dan Rusia terkait pemilu? Menurut saya secara teoritik tidak ada efeknya, tetapi kenyataannya itulah yang dikait-kaitkan sekarang, jadi alasan meski secara teoritik tidak ada,” ujar Ray ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/8).

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya