Berita

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno/Net

Politik

Pengamat: Jangan Genit Mencoba Tunda Pemilu, Rakyat Akan Marah!

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 09:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu penundaan pemilu kembali mencuat di tengah dinamika yang terjadi di dalam negeri, mulai dari belum cairnya anggaran pemilu secara keseluruhan hingga  kondisi global yang mengancam perekonomian Indonesia.
 
Bagi Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno, pemerintah tidak boleh menunda Pemilu 2024 dengan alasan apa pun.

"Enggaklah (penundaan pemilu). Penundaan hanya akan memancing keributan dan amarah publik. Pasti rakyat marah karena demokrasi ini sudah berjalan dengan mapan. Jadi janganlah ada upaya-upaya atau kegenitan supaya pemilu itu ditunda,” kata Adi ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/8).


Adi menuturkan, jika ada upaya penundaan pemilu dengan berbagai cara licik, maka pemerintah akan berhadapan dengan rakyat.

"Intinya siapa pun yang melakukan indikasi itu, mesti akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat akan marah,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak mengorbankan demokrasi demi hasrat kekuasaannya melalui penundaan pemilu. Pasalnya, hal akan mmantik amarah rakyat.

"Jadi jangan pernah mengorbankan demokrasi hanya demi syahwat kekuasaan tertentu. Rakyat akan marah, dan rakyat akan melawan, demokrasi ini sudah berjalan, jangan lagi diotak-atik lagi,” tutupnya.

Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina akan selalu dikait-kaitkan oleh pemerintah. Hingga akhirnya dijadikan alasan untuk menunda pemilu.

"Apakah akan ada efek dari perang Ukraina dan Rusia terkait pemilu? Menurut saya secara teoritik tidak ada efeknya, tetapi kenyataannya itulah yang dikait-kaitkan sekarang, jadi alasan meski secara teoritik tidak ada,” ujar Ray ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/8).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Ratusan Pati Naik Pangkat

Selasa, 02 Desember 2025 | 03:24

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Reuni 212 dan Bendera Palestina

Selasa, 02 Desember 2025 | 22:14

Warga Gaza Sumbang 1.000 Dolar AS untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 02 Desember 2025 | 05:03

UPDATE

Seperti Terra Drone, Harusnya Aparat Usut Korporasi Pembalak Liar di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:14

Prabowo Dengarkan Keluhan Warga di Pengungsian Aceh Tengah

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:09

Kopdes Merah Putih Bukan Ancaman Usaha Lokal

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:04

Purbaya Ogah Kirim Baju Ilegal ke Korban Bencana Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:02

Kemenko PM Kawal Implementasi Sekolah Rakyat di Semarang untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:57

Muhammadiyah Diganjar Penghargaan Nazhir Tanah Wakaf Terluas 2025

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Petinggi NATO Minta Eropa Bersiap Hadapi Agresi Rusia

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Ketika Negara, Bisnis, dan Partai Merobohkan Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:45

Rezim Hukum Bencana: Kontradiksi Bantuan dan Ganti Rugi

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:39

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:14

Selengkapnya