Soal Proyek KCJB, Nasdem Minta Komisi VI Undang BUMN dan BPK

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta agar Komisi VI DPR RI untuk memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Permintaan itu untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pembengkakan biaya megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menggunakan APBN.

"Komisi VI mengundang BUMN untuk dimintai keterangan,sekaligus juga ke BPK. Kenapa terjadi pembengkakan dari rencana awal,” kata Ahmad Ali ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/8).

Dengan meminta keterangan dari BUMN dan BPK, kata Ahmad Ali, diharapkan akan menjawab kegelisahan para ekonom terkait dugaan skandal korupsi besar dalam proyek tersebut.

"Setelah itu sudah selesai adanya perhitungan itu, baru kita lihat apakah pembengkakan itu karena upaya seseorang memperkaya diri sendiri atau karena faktor teknis, dan alam yang membuat pembengkakan biaya tersebut,” katanya.

Pihaknya justru meminta pemerintah untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa proyek tersebut memiliki dampak positif yang luas bagi laju perekonomian nasional. Apalagi, jika proyek tersebut dapat balik modal dari banyaknya pengeluaran negara dalam proyek kereta cepat itu.

"Sehingga, apapun itu, negara kalau tidak salah negara sudah menggelontorkan uang APBN untuk ke situ, nantinya proyek strategis nasional ini untuk bisa diselesaikan pembangunannya dan dimanfaatkan, sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat dari adanya kereta cepat itu,” ujarnya.

“Seperti keyakinan pemerintah ketika proyek ini dikerjakan dan digagas ini akan membawa berbagai dampak termasuk dampak ekonomi antara masyarakat yang ada di Jawa Barat dan DKI Jakarta bahkan di sekitarnya,” tutupnya.