Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Jokowi Gagal Bangun Demokrasi jika Pemilu 2024 Tak Terlaksana karena Anggaran

KAMIS, 04 AGUSTUS 2022 | 13:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo akan dianggap gagal dalam membangun demokrasi Indonesia jika Pemilu 2024 gagal terlaksana dengan alasan tidak adanya anggaran.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi anggaran Pemilu 2024 yang baru sekitar 45,87 persen yang turun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, rangkaian pelaksanaan Pemilu sudah berlangsung.

"Ada beberapa kemungkinan soal dana tahapan Pemilu yang diajukan KPU ke Kemenkeu, tapi turunnya hanya sebagian," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/8).

Kemungkinan pertama kata Muslim, yaitu memang tidak ada uang di Kemenkeu untuk dana tahapan Pemilu. Sehingga, hanya sebagian anggaran yang baru dikucurkan.

"Kedua, atau Kemenkeu diduga diperintah Jokowi untuk tidak keluarkan anggaran tahapan, sehingga jadi alasan tunda Pemilu dan perpanjang masa jabatannya," kata Muslim.

Dalam pandangan Koordinator Indonesia Bersatu itu, jika kedua kemungkinan tersebut benar terjadi kata ini, maka Jokowi gagal melaksanakan Pemilu. Alibinya tidak ada dana, sehingga menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatannya.

"Bagaimana mau lanjut kekuasannya? Wong sekarang saja tidak ada duit untuk adakan Pemilu. Jadi kalau Pemilu gagal, Jokowi dianggap gagal dan Jokowi harusnya mundur, bukan malah mau perpanjang jabatan," pungkas Muslim.

Populer

Ingin Bantu Tangkap Pembunuh Brigadir J, Serda Ucok: Kami Tidak Tega Negara Kesulitan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 20:23

Pernyataan Terakhir Sebelum Ditahan, Roy Suryo: Saya Tidak Menistakan Agama

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 01:59

Sudah Dituangkan ke BAP, Bharada E Lihat Ferdy Sambo Pegang Pistol di Samping Jasad Brigadir J

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:39

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Sindir Alasan TGB Pindah Perindo, Musni Umar: Memang Partai yang Pernah Dimasuki Visinya Tidak Mempersatukan?

Minggu, 07 Agustus 2022 | 07:28

UPDATE

KPK Minta Partai Nasdem Restorasi Kader dan Sistem Agar Dapat Mewujudkan Tujuan Negara

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:19

Di Hadapan Jokowi, Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kerja Urus Rakyat

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:18

Ketua DPR RI Wanti-wanti Pengaruh Global Terhadap Tekanan Keuangan Negara

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:09

Gerebek Geng Narkoba, Irak Malah Temukan Lukisan Picasso yang Dicuri

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:59

KPK Amankan Uang saat Geledah Kantor dan Rumah Bupati Mukti Agung Wibowo serta Beberapa Kantor Dinas Pemkab Pemalang

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:58

PB HMI: Perhapi dan IAGI Harus Bertanggung Jawab Atas Skandal RKAB Batubara

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:44

Pengamat: Pidato Jokowi Normatif, Hanya Mengulang yang Sudah Diatur dalam UU

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:40

Sekjen PKS: Pembunuhan Brigadir J, Kado Pahit bagi Kemerdekaan Indonesia ke-77 Tahun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:27

Dukung Lanjutkan IKN, Surya Paloh: Semua Sia-sia Kalau Dihentikan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:10

China Sanksi Tujuh Pejabat Pro-Kemerdekaan Taiwan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:03

Selengkapnya