Patahkan Isu 3 Periode, Pemerintah Harus Segera Realisasikan Anggaran Pemilu 2024

Pemerintah, DPR dan KPU bersama Bawaslu dan DKPP telah menyepakati anggaran untuk Pemilu 2024 mendatang sebesar Rp 76,6 triliun. Namun demikian, anggaran tersebut hingga saat ini masih dipertanyakan masyarakat.

Pubik bertanya-tanya lantaran ketika sudah masuk dalam tahapan Pemilu, anggaran belum cair maksimal dari pemerintah.

Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby berpendangan, kesepakatan anggaran antara pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu masih sebatas kesepakatan di atas kertas saja. Sebab, sampat saat ini realisasinya pemerintah belum memberikan anggarannya untuk penyelenggara pemilu secara maksimal.

“Kalau mau melihat ke belakang, bahwa rasa-rasanya kesepakatan tentang anggaran Pemilu ini masih di atas kertas,” ucap Alwan dalam acara diskusi hybrid yang dilaksanakan PARA Syndicate bertemakan Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).

Alwan menilai, komitmen pemerintah dalam anggaran Pemilu ini harus ditegaskan kembali. Apalagi, sudah ada kesepakatan antara pemerintah,parlemen dan juga penyelenggara pemilu.

“Setidaknya komitmen itu harus segera direalisasikan,” imbuhnya.

Kata Rakyat melihat, isu politik yang membuat anggaran Pemilu tidak cair maksimal. Salah satunya muncul isu penundaan Pemilu dan juga penambahan jabatan presiden yang mencuat sejak tahun lalu hingga kini.

“Memunculkan kegamangan-kegamangan baru apa kegamangan itu? ya tegangan soal resistensi terhadap penundaan Pemilu, resistensi terhadap isu-isu 3 periode dan yang tidak sama-sama kita inginkan,” katanya,

Pihaknya berharap, tidak ada lagi isu penundaan pemilu iyang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. termasuk, dan tidak tersedianya anggaran untuk Pemilu.