Berita

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) /Ist

Politik

Dua Tahun Jelang Pemilu, AHY Ingatkan 3 Ancaman Demokrasi

RABU, 03 AGUSTUS 2022 | 21:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan tiga ancaman yang bisa merusak demokrasi dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) tahun  2024 mendatang.

Menurut AHY, ancaman pertama, adalah politik uang atau politik transaksional. Ia mengajak publik mengawal agar tidak terjadi politik uang dalam Pemilu mendatang.

“Vote buying. Ini bahaya karena hanya mereka yang memiliki uang yang akhirnya bisa menguasai politik dan mengawaki negara ini,” kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/8).


Ancaman kedua, kata AHY, adalah politik identitas. Menurutnya, jika politik identitas ini terus dirawat akan menimbulkan perpecahan di Indonesia seperti yang terjadi di 2019 lalu.

"Jika dieksploitasi secara berlebihan, politik agama, suku, ras dan identitas lainnya, maka ini berbahaya. Ini hanya akan menimbulkan perpecahan diantara kita dan sentimen itu akan diteruskan pada anak, cucu kita. Cost-nya terlalu tinggi,” tegasnya.

Ancaman ketiga, kata AHY, yakni politik fitnah, hoax, fake news, black campaign. Pihaknya berharap agar seluruh elemen masyarakat memberantas praktik hoaks dan black campaign yang merusak persatuan bangsa.

"Mari kita memiliki mekanisme sebagai bangsa untuk melawan itu semua. Jangan biarkan bangsa kita dihancurkan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan diantara kita," ujarnya.

Sebagai solusi, AHY mengajak penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai kelompok calon pemilih terbesar, untuk mengembangkan literasi politik.

"Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh hanya dihitung hanya dari regularitas penyelenggaraan pemilu, tapi juga kualitas dan rasionalitas para pemilih untuk menggunakan haknya memilih pemimpin yang paling tepat bagi rakyat," demikian AHY.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya