Ilustrasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung/Net
China Development Bank (CDB) meminta Pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Pembengkakan ini ditengarai oleh adanya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek tersebut.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, pembangunan proyek kereta cepat tersebut sebenarnya didesain untuk menopang dan menggenjot kegiatan perekonomian masyarakat.
Darmadi menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, hingga trasnportasi massal untuk membangkitkan gairah perekonomian bangsa dan negara.
"Kebijakan Presiden Jokowi tepat membangun keterhubungan antardaerah, menempatkan koridor-koridor strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan infrastruktur," kata Darmadi dalam keterangannya, Rabu (3/8).
Hanya saja, kata Darmadi, kasus membengkaknya biaya proyek kereta cepat tersebut telah mendistorsi visi pemerintah soal interkoneksi antardaerah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Politikus PDIP ini menilai, Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno, gagal mengejawantahkan visi Presiden Jokowi. Sehingga kebijakan yang dibuat pun salah kaprah.
"Sejak awal PDI Perjuangan mencatat bagaimana Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno telah bertindak gegabah. Gegabah karena aspek pembangunan tidak dilihat dari berbagai aspek melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal," tegasnya.
Darmadi menuturkan, berbagai pihak sebenarnya sudah mewanti-wanti agar proyek tersebut tidak terburu-buru dijalankan, mengingat kebijakan dan kalkulasi yang dibuat masih
debatable saat itu.
"Menhubnya saja waktu itu Pak Ignatius Jonan tidak sependapat dengan proyek tersebut. Tapi karena kengototan Rini Soemarmo yang tidak jelas dasar kengototannya itu sampai mengorbankan Pak Jonan yang mengkritisi hal tersebut," tuturnya.
Pemerintah, kata Darmadi, mesti melakukan investigasi membengkaknya biaya proyek KCJB ini. Menurutnya, pihak-pihak yang sejak awal menginisiasi proyek ini mesti dimintai tanggung jawab.
"Jangan sampai niat baik Pak Jokowi yang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternodai dengan kebijakan yang dibuat secara serampangan dan gegabah," tegasnya.
Darmadi juga menegaskan, sejak awal pihaknya dalam hal ini Komisi VI DPR selaku mitra kerja kementerian BUMN kerap kali mengingatkan agar proyek tersebut terus dikaji dan dihitung secara cermat.
Pasalnya, menurut perhitungan Komisi VI DPR, risiko kegagalan proyek tersebut cukup tinggi. Bahkan, selaku anggota Komisi VI, Darmadi sudah mengingatkan kementerian BUMN saat itu tentang ancaman kegagalan proyek tersebut.
"Tapi kehendak berkata lain, Rini Soemarno selaku Menteri BUMN saat itu dengan pongahnya mengabaikan saran dan masukan dari berbagai kalangan termasuk DPR. Entah apa tujuan di balik kengototan Rini Soemarno itu," pungkasnya.
Sejak awal proyek yang ditargetkan selesai pada 2019 tersebut diestimasi hanya menelan biaya sebesar 5,5 miliar dolar AS. Namun, dalam praktiknya proyek tersebut terus mengalami pembengkakan dari 5,8 miliar dolar AS meningkat lagi jadi 6,07 miliar dolar AS.
Teranyar, proyek tersebut diperkirakan mengalami pembengkakan biaya mencapai 1,176-1,9 miliar dolar AS, menjadi maksimal 7,97 miliar dolar AS. Hasil audit BPKP biaya pembengkakan berada di angka 1,176 miliar dolar AS.
