Di Hadapan Sri Mulyani, Pimpinan KPK Urai Masalah Integritas Data yang Akibatkan Program Pemerintah Tidak Sesuai Kebutuhan

Integritas data yang tidak ada di masing-masing sektor dan tidak adanya kepaduan data secara real time mengakibatkan program-program pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak tepat. Hal ini yang kemudian mengakibatkan korupsi bisa terjadi.

Begitu kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron di acara Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi PNBP oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara virtual, Rabu pagi (3/8).

Dalam acara ini, Ghufron mengatakan, salah satu akar masalah korupsi adalah persoalan integritas. Integritas pun dibagi menjadi dua hal, yakni integritas moral manusia, dan integritas data.

"Ketidakintegritasan data itu karena selama ini data di masing-masing sektor kita belum bisa memadukan secara real-time," ujar Ghufron seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (3/8).

Sehingga, kata Ghufron, ketidakintegritasan data mengakibatkan banyak program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maupun waktu yang tidak tepat sasaran.

"Kemudian jumlahnya tidak tepat, karena memang yang dipotret kadang datanya ada yang lebih, ada yang kurang, sehingga mengakibatkan ketidaktepatan itu menimbulkan banyak hal, salah satunya adalah korupsi," pungkas Ghufron.

Selain Ghufron dan Sri Mulyani, acara ini juga menghadirkan beberapa narasumber lainnya, yakni Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwojono Moegiarso; Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi.

Selanjutnya, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono; Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yose Rizal; dan Kepala Lembaga Nasional Single Window, Mochamad Agus Rofiudin.