Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ekonom Ungkap Mengapa Indonesia Nurut dengan China Tomboki Pembengkakan Biaya KCJB

SABTU, 30 JULI 2022 | 22:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan ditomboki pemerintah Indonesia atas permintaan China karena faktor balas budi.

Begitu pandangan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/7).

Huda menjelaskan, faktor balas budi yang dimaksud sebagai akibat dari pembebanan cost overrun proyes KCJB yang diminta China kepada pemerintah Indonesia adalah terkait impor minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).


"Hal ini ada hubungannya dengan permintaan Pemerintah Indonesia yang meminta China menambah impor CPO dari kita," ujar Huda.

Permintaan impor CPO Indonesia bisa ditingkatkan China telah disampaikan oleh Menteri Kooridnator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan sudah mengumumkan bahwa China telah berkomitmen menambah pembelian atau impor CPO dari Indonesia sebesar 1 juta ton.

Maka dari itu, Huda memandang pembebanan biaya cost overrun proyek KCJB kepada pemerintah Indonesia sangat erat kaitannya dengan permintaan impor CPO tersebut.

"Makanya China meminta Indonesia nombok biaya yang bengkak dari KCJB," demikian Huda menambahkan.

Cost overrun proyek KCJB diperkirakan mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 persen dari total anggaran semula yang sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat.



Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Polisi seperti Tidak Mampu Tangani Begal

Minggu, 24 Mei 2026 | 06:05

Klub Milik Kaesang Turun Kasta

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:27

Hormati Ritual Haji, Trump Tunda Serang Iran

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:14

Jokowi Tak Pernah Diperiksa APH Meski Namanya Sering Disebut Pejabat Korupsi

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:11

Kritikan Anies ke Prabowo Bagai Oase

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:26

Terkecuali Amerika

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:14

Amien Rais: Jokowi Lapar dan Haus Kekuasaan

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:03

Wamen ESDM Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik Pascablackout di Sumatera

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:38

Publik Diajak Peduli Alam dan Satwa Lewat Kompetisi IAPVC 2026

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:32

Modus Aseng "Menaklukan" Aparat agar Tambang Ilegal Tak Tersentuh Hukum

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:01

Selengkapnya