Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ekonom Ungkap Mengapa Indonesia Nurut dengan China Tomboki Pembengkakan Biaya KCJB

SABTU, 30 JULI 2022 | 22:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan ditomboki pemerintah Indonesia atas permintaan China karena faktor balas budi.

Begitu pandangan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/7).

Huda menjelaskan, faktor balas budi yang dimaksud sebagai akibat dari pembebanan cost overrun proyes KCJB yang diminta China kepada pemerintah Indonesia adalah terkait impor minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).


"Hal ini ada hubungannya dengan permintaan Pemerintah Indonesia yang meminta China menambah impor CPO dari kita," ujar Huda.

Permintaan impor CPO Indonesia bisa ditingkatkan China telah disampaikan oleh Menteri Kooridnator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan sudah mengumumkan bahwa China telah berkomitmen menambah pembelian atau impor CPO dari Indonesia sebesar 1 juta ton.

Maka dari itu, Huda memandang pembebanan biaya cost overrun proyek KCJB kepada pemerintah Indonesia sangat erat kaitannya dengan permintaan impor CPO tersebut.

"Makanya China meminta Indonesia nombok biaya yang bengkak dari KCJB," demikian Huda menambahkan.

Cost overrun proyek KCJB diperkirakan mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 persen dari total anggaran semula yang sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya