Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ekonom Ungkap Mengapa Indonesia Nurut dengan China Tomboki Pembengkakan Biaya KCJB

SABTU, 30 JULI 2022 | 22:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan ditomboki pemerintah Indonesia atas permintaan China karena faktor balas budi.

Begitu pandangan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/7).

Huda menjelaskan, faktor balas budi yang dimaksud sebagai akibat dari pembebanan cost overrun proyes KCJB yang diminta China kepada pemerintah Indonesia adalah terkait impor minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).


"Hal ini ada hubungannya dengan permintaan Pemerintah Indonesia yang meminta China menambah impor CPO dari kita," ujar Huda.

Permintaan impor CPO Indonesia bisa ditingkatkan China telah disampaikan oleh Menteri Kooridnator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan sudah mengumumkan bahwa China telah berkomitmen menambah pembelian atau impor CPO dari Indonesia sebesar 1 juta ton.

Maka dari itu, Huda memandang pembebanan biaya cost overrun proyek KCJB kepada pemerintah Indonesia sangat erat kaitannya dengan permintaan impor CPO tersebut.

"Makanya China meminta Indonesia nombok biaya yang bengkak dari KCJB," demikian Huda menambahkan.

Cost overrun proyek KCJB diperkirakan mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 persen dari total anggaran semula yang sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat.



Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya