Berita

Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta/Net

Politik

Anis Matta: Liberalisasi Pendidikan Bikin Biaya Kuliah Sulit Diakses Orang Miskin

SABTU, 30 JULI 2022 | 08:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Isu pendidikan tinggi di Tanah Air menjadi salah satu perhatian Partai Gelora pimpinan Anis Matta.

Dari pandangan Anis Matta, saat ini terjadi liberalisasi pendidikan tinggi di Tanah Air, yakni universitas kebanyakan dituntut untuk menghidupi sendiri.

Akibatnya, pendidikan di Tanah Air sulit diakses oleh masyarakat miskin.

"Inilah buah liberalisasi pendidikan. Untuk menghidupi sendiri, cara paling mudah tentu dengan menaikkan uang kuliah sehingga sulit diakses oleh orang miskin dan tidak lagi menjadi pengungkit mobilitas vertikal," kata Anis Matta dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (30/7).

Kontribusi negara dalam pembiayaan universitas sebatas pada kampus berstatus negeri. Mirisnya, keberadaan universitas negeri di Indonesia terbilang sedikit.

"Coba kita lihat lagi, berapa jumlah universitas negeri di Indonesia? Universitas negeri adalah instrumen kebijakan afirmatif negara untuk menurunkan biaya dan membuka akses," kritiknya.

Contoh kecil ada pada lingkup Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek). Di kota metropolitan dan penyangga Jakarta, keberadaan universitas negeri tidak terlalu banyak.

"Di Depok, jika tidak ada pemindahan kampus UI dari Salemba, apa akan ada universitas negeri? Bagimana dengan Bekasi dan Tangerang (baik kota maupun kabupaten) yang jaraknya hanya 'selemparan batu' dari pusat pemerintahan dan ekonomi nasional?" lanjut mantan Presiden PKS ini.

Oleh karenanya, Anis yang kini mengomandoi Partai Gelora memastikan akan terus bersuara dalam peningkatan jumlah dan kualitas serta kemudahan bagi rakyat untuk mengakses pendidikan tinggi

Sebab, pendidikan merupakan isu yang berhubungan dengan mobilitas sosial dan kesejahteraan rakyat serta pembentukan kelas menengah yang berdaya.

"Kita harus move on dari situasi ini. Harus ada inovasi bahkan revolusi politik pendidikan dengan keberpihakan pada rakyat agar kaum muda yang digadang-gadang menjadi bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya