Berita

Ilustrasi Pemilu/Net

Nusantara

OKP Cipayung Ciamis: Pemilu 2024 Momentum Rakyat Rebut Kembali Hak Konstitusional

JUMAT, 29 JULI 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemilu Serentak 2024 harus menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan dan hak konstitusional yang belakangan erat berada digenggaman elit politik.

Hal tersebut menjadi poin utama yang dideklarasikan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Cipayung Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat (29/7).

Pada deklarasi itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis, Fajar Satria mengatakan, hak konstitusional rakyat untuk menentukan pilihan politiknya adalah hal mutlak dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia.


Tetapi, kata dia, belakangan hak tersebut seperti hilang ketika jalan politik sudah diatur oleh kalangan elit. Menurutnya, kondisi itu adalah wujud kemunduran praktik demokrasi Indonesia, alih-alih menuju demokrasi yang lebih terkonsolidasi.

"Dalam kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin rakyat hanya akan menjadi sasaran empuk mobilisasi dan manipulasi elit karena dianggap tidak punya kapasitas dalam mengubah keputusan-keputusan publik di level elite kekuasaan," ujar Fajar dalam keterangannya.

Senada, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis, Siraj Naufal menyebutkan, kedaulatan masyarakat kini sedang disabotase oleh kekuatan segelintir elite yang memonopoli saluran politik.

"Bukan omong kosong belaka bahwa suara rakyat kini dibonsai oleh elite-elite politik yang sama sekali menafikan hak konstitusional warga dalam konteks partisipasi politik," katanya.

Dia menambahkan, realitas politik di Indonesia saat ini, nyaris tidak memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat sebagai subjek pemegang daulat dalam menentukan arah bangsa.

Kaitannya dengan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, Galuh menyebut slogan kedaulatan rakyat dalam semangat demokratisasi hanya sekadar lip service yang nihil manifestasi.

"Bahayanya, kedaulatan semu ini perlahan dianggap sebagai hal lumrah tanpa mempertanyakannya lagi. Alhasil, partisipasi politik rakyat berubah esensi dari perjuangan menentukan nasib menjadi sebatas pemenuhan formalitas," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya