Berita

Ilustrasi Pemilu/Net

Nusantara

OKP Cipayung Ciamis: Pemilu 2024 Momentum Rakyat Rebut Kembali Hak Konstitusional

JUMAT, 29 JULI 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemilu Serentak 2024 harus menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan dan hak konstitusional yang belakangan erat berada digenggaman elit politik.

Hal tersebut menjadi poin utama yang dideklarasikan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Cipayung Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat (29/7).

Pada deklarasi itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis, Fajar Satria mengatakan, hak konstitusional rakyat untuk menentukan pilihan politiknya adalah hal mutlak dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia.


Tetapi, kata dia, belakangan hak tersebut seperti hilang ketika jalan politik sudah diatur oleh kalangan elit. Menurutnya, kondisi itu adalah wujud kemunduran praktik demokrasi Indonesia, alih-alih menuju demokrasi yang lebih terkonsolidasi.

"Dalam kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin rakyat hanya akan menjadi sasaran empuk mobilisasi dan manipulasi elit karena dianggap tidak punya kapasitas dalam mengubah keputusan-keputusan publik di level elite kekuasaan," ujar Fajar dalam keterangannya.

Senada, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis, Siraj Naufal menyebutkan, kedaulatan masyarakat kini sedang disabotase oleh kekuatan segelintir elite yang memonopoli saluran politik.

"Bukan omong kosong belaka bahwa suara rakyat kini dibonsai oleh elite-elite politik yang sama sekali menafikan hak konstitusional warga dalam konteks partisipasi politik," katanya.

Dia menambahkan, realitas politik di Indonesia saat ini, nyaris tidak memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat sebagai subjek pemegang daulat dalam menentukan arah bangsa.

Kaitannya dengan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, Galuh menyebut slogan kedaulatan rakyat dalam semangat demokratisasi hanya sekadar lip service yang nihil manifestasi.

"Bahayanya, kedaulatan semu ini perlahan dianggap sebagai hal lumrah tanpa mempertanyakannya lagi. Alhasil, partisipasi politik rakyat berubah esensi dari perjuangan menentukan nasib menjadi sebatas pemenuhan formalitas," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya