Berita

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan/RMOL

Politik

Penyidikan Brigadir J Kok Lama? Kompolnas: Semua Tergantung Alat Bukti

KAMIS, 28 JULI 2022 | 16:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kasus tewasnya Brigpol Yosua alias Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Sambo dianggap masyarakat seolah ada yang ditutup-tutupi oleh Polri lantaran lama dalam mengungkap siapa tersangka utama dalam pembunuhan itu.

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menuturkan, lama atau tidaknya mengungkap siapa tersangka kasus pembunuhan Brigadir J merupakan hal relatif lantaran saat ini tim penyidik yang meliputi tim khusus, dari Polda Metro Jaya, Bareskrim dan Kompolnas serta Komnas HAM masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih detail.

"Proses soal waktu kan relatif. Semuanya tergantung dari alat bukti yang didapat dan dikumpulkan. Kalo buktinya sudah lengkap semua dan dua alat buktinya sudah didapat, ya bisa cepat bisa lama untuk dapatkan dua alat bukti itu,” kata Yusuf kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/7).


"Tapi kan dalam hal ini semua proses berjalan, tentu kita harap antara Komnas HAM dan Polri sendiri itu saling melengkapi,” imbuhnya menambahkan.  

Disinggung mengenai bukti yang dikumpulkan Kompolnas dalam tim khusus, dengan yang ada di Polri maupun Komnas HAM, Yusuf menjawabnya normatif.

"Itu yang bisa menjawab dokter forensik, yang pasti sudah berjalan lancar. Alhamdulillah kan. Kita tunggu saja dokter forensik yang independen kan mereka independen,” katanya.

Yusuf menegaskan bahwa Kompolnas dalam menangani kasus kematian Brigadir J ini akan terbuka sebagaimana perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Presiden Joko Widodo.

"Memastikan semua proses hukum terkait dengan proses itu profesional akuntabel dan transparan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kapolri pada saat itu dibentuk,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya