Berita

Bendera partai politik/Net

Politik

Siaga 98 Khawatir Upaya Deparpolisasi Persulit Bangsa Hindari Praktik Politik Identitas

RABU, 27 JULI 2022 | 15:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kecenderungan mengabaikan dan menekan peran partai politik atau deparpolisasi dalam proses pencapresan pada Pemilu 2024 mulai kentara. Indikasinya terlihat dari upaya berbagai pihak yang menekankan pentingnya figur capres daripada partai poltik dalam persaingan capres.

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin menengarai bahwa Musyarawah Rakyat Indonesia yang akan digelar 14 organ relawan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (27/7), merupakan indikasi yang nyata.

“Mobilisasi peran figur ini sangat kentara di ruang publik, termasuk apa yang disebut dengan musyawarah rakyat,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu.


Hasanuddin mengurai, dari sisi normatif jelas sekali bahwa seseorang dapat menjadi capres-cawapres apabila diusung oleh partai politik. Namun sisi norma ini digerus habis-habisan oleh kepentingan elektoral pemilu bahwa figur yang menentukan kemenangan.

Akibatnya, figur calon dan parpol dihadap-hadapkan bukan sebagai kesatuan dalam pemilu melainkan berkontestasi.

“Hal ini merupakan bentuk deparpolisasi dalam proses pencapresan. Bahayanya dari kondisi ini adalah partai politik akan menerima citra negatif,” terangnya.

Lebih dari itu, Hasanuddin khawatir kondisi ini akan mempersulit bangsa dalam mengendalikan potensi politik identitas terulang dalam pemilu.

“Sebab, partai politik tidak mungkin melakukan politik identitas, dan dalam praktiknya politik identitas ini masuk dari figur calon,” ujarnya.

Untuk itu, penting sekali menghentikan upaya deparpolisasi dalam pencapresan melalui upaya-upaya nonkepartaian. Demokrasi dalam pemilu harus ditunjukkan melalui peran partai politik dan pemilih mendapatkan tempat pada pemilihan yang diselenggarakan secara jujur dan adil.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya