Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menemui Ketua Keidanren dan Presiden/CEO Marubeni Corporation, Masumi Kakinoki/Net
Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang yang senilai 32,5 miliar dolar AS dengan posisi surplus untuk Indonesia sebesar 3,2 miliar dolar AS menjadi mukadimah saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Ketua Keidanren dan Presiden/CEO Marubeni Corporation, Masumi Kakinoki.
Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Dutabesar RI di Tokyo Heri Ahmadi, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Dirjen KPAII Kemenperin. Sedangkan, Masumi Kakinoki didampingi oleh Takashi Tokunaga, Kyoji Terayama, dan Daigo Odawara, General Manager Marubeni Corporation.
Tidak lupa, Menko Airlangga juga memastikan penanganan Covid-19 di Indonesia relatif terkendali dan progres pemulihan ekonominya cukup baik. Bahkan diperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 masih sanggup di atas 5 persen.
Selanjutnya, transisi energi yang menjadi pilar Presidensi G20 Indonesia juga turut dipaparkan. Airlangga mengurai bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060, serta Nationally Determined Contributions (NDCs) pengurangan emisi karbon 29 persen pada tahun 2030. Pemerintah telah membuat Road Map untuk mencapai
net target tersebut hingga 2060.
“Sebagai langkah awal transformasi energi maka ditargetkan 23 persen bauran energi di tahun 2025 adalah energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga akhir tahun 2021 lalu, bauran energi dari EBT telah mencapai sekitar 11,7 persen,†ujar Menko Airlangga seperti diberitakan laman ekon.go.id, Rabu (27/7).
Strategi utama menuju karbon netral dari sisi supply adalah pengembangan energi baru terbarukan (EBT) secara masif dengan fokus pada tenaga surya, air (hydro), panas bumi, angin, biogas dan biomass. Kemudian, Retirement PLTU yang dilakukan secara bertahap.
Lalu, pemanfaatan teknologi rendah emisi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). Terakhir, penerapan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK/Carbon Pricing).
Sementara dari sisi demand, pertama pemanfaatan kompor induksi listrik dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Kedua, penerapan manajemen energi. Ketiga, beberapa sektor investasi potensial, yaitu sektor pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, hidrogen serta paduan amonia.
Penjelasan Airlangga mendapat apresiasi dari Masumi Kakinoki. Terlebih, pemerintah Indonesia serius dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui UU Cipta Kerja, yang lebih memberikan kepastian bagi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menjalankan usahanya di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Kakinoki juga menerangkan bahwa Marubeni sudah memberikan kontribusi di bidang kelistrikan sejak yang tradisional dengan memanfaatkan teknologi PLTU Batubara, transisi energi, dan yang menggunakan energi baru dan terbarukan. PLTU Batubara dapat dialihkan menuju lebih ramah lingkungan dan ini seiring dengan program Pemerintah Jepang yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida yaitu Zero Emission.
Marubeni sendiri telah terlibat di beberapa proyek energi. Salah satunya adalah pengembangan PLTU Jawa 1.
Menko Airlangga lantas menerangkan, fokus pemerintah Indonesia mendorong pengembangan eksplorasi geothermal dan sejumlah industri energi berbasis hijau, baik waduk maupun danau.
“Pemerintah Indonesia juga tengah mengeksplorasi paduan pembakaran antara ammonia dan batu bara yang bisa menurunkan karbon, dan menjadi transisi energi ke depannya,†ujar Menko Airlangga.
Selain itu, pertemuan berlanjut dengan pembahasan terkait peluang industri kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020. Targetnya, produksi EV pada tahun 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.
Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua. Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPnBM sebesar 0 persen, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74/2021.
“Dukungan pemerintah ini diharapkan mendorong potensi besar Indonesia dalam industri mobil listrik mengingat cadangan besar tambang nikel di Indonesia sebagai bahan utama baterai mobil listrik,†demikian Menko Airlangga.
