Berita

Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara/RMOLJabar

Politik

Golkar Jabar Minta OKP Kekaryaan Mundur dari Kepengurusan KNPI Haris Pertama

SELASA, 26 JULI 2022 | 23:55 WIB | LAPORAN: AGUNG HADIAWAN

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat meminta seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berafiliasi kepada Partai Golkar untuk keluar dari kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dipimpin Haris Pertama.

Ini merupakan buntut dari penyataan Ketua Umum KNPI Haris Pertama, dalam video yang beredar. Haris Pertama dengan lantang akan melakukan serangan balik kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saya ingatkan kepada pemecah belah KNPI calon presiden odong-odong untuk siap-siap menerima serangan balik. Serangan balik atau serangan umum Bang? Serangan umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk Menko Perekonomian Indonesia. Salam Pemuda Indonesia bahwa perlawanan terhadap Airlangga Hartarto akan kita lawan mulai hari ini," kata Haris dalam video yang beredar berdurasi 23 detik itu, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (26/7).


Tak tahu apa yang dimaksud dengan pernyataan serangan balik kepada Airlangga Hartarto itu, Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara menilai apa yang disampaikan oleh Haris Pertama sudah melampaui batas.

"Saya kira publik bisa menilai apa yang disampaikan oleh Ketum KNPI Haris Pertama sudah melampaui batas oleh karena itu kami Partai Golkar meminta kepada seluruh organisasi kepemudaan yang berafiliasi ke Partai Golkar untuk mundur dari kepengurusan dari KNPI versi Haris Pertama," kata MQ Iswara, saat ditemui di Bandung, Selasa (26/7).

Iswara menyebut, ada beberapa organisasi kekaryaan yang berada di bawah naungan KNPI. Untuk itu dirinya meminta agar seluruh OKP yang berafiliasi ke Partai Golkar untuk keluar dari kepengurusan Haris Pertama.

"Kita ketahui bahwa banya sekali OKP yang berafiliasi ke Partai Golkar yang bernaung di KNPI ada AMPI, Hima Kosgoro, Barisan Muda Kosgoro, Wirakarya, Baladika Karya, Gema MKGR, Fokusmaker dan lainnya, saya minta untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Haris Pertama," jelasnya.

Tak hanya itu, DPP Partai Golkar juga, kata Iswara, akan menempuh jalur hukum. Dirinya juga meminta kepada OKP Kekaryaan yang bernaung di setiap KNPI Haris Pertama di berbagai Provinsi untuk mengundurkan diri dari kepengurusan.

"DPP Partai Golkar telah menugaskan melalui bidang ormas untuk menindaklanjuti kepada pihak yang berwajib, tentang kemungkinan adanya unsur ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan," pungkasnya. 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya