Hati-hati, Ormas Jangan Selalu Mau jadi Kuda Tunggangan Politik di Pilpres 2024

Ormas Islam dan sejenisnya yang ingin terlibat dalam politik praktis Pilpres 2024 diharapkan belajar dari sejarah. Jangan sampai, massa ormas Islam yang secara total dan sungguh-sungguh memperjuangkan spirit agama agar diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara justru hanya dijadikan alat politik oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.  

Begitu pesan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno saat menjadi narasumber bersama Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) Azis Yanuar dalam serial diskusi Kantor Berita Politik RMOL, Teras Politik (Terpol) Kang Kiflan bertajuk “Dinamika Politik Setelah HRS Bebas” pada Selasa (26/7).

“Pesan saya, misalnya dalam beberapa diskusi dengan Ustaz Azis Yanuar, saya selalu mengatakan hati-hati berpolitik mengorbankan segala-galanya. Para ulama, kiai, masyayikh, habaib, Ormas-ormas Islam, ketika menjadi partisan politik elektoral tertentu,” ujar Adi Prayitno.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini menjelaskan, logika Ormas, kiai, ustaz, itu berbeda dengan logika partai politik dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi lima tahunan.

Politik, kata Adi Prayitno, itu ujung-ujungnya cuma satu, kekuasaan, menang jabatan politik, dan power. Sementara, ormas ini berada di “ruang-ruang yang suci” yang bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang itu merupakan sesuatu yang normatif yang ada di langit.

“Makanya, ketika ada issue tentang amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi trigger perjuangan teman-teman eks FPI, ataupun HRS misalnya, itu kan niatnya bagaimana nilai-nilai keagamaan itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kebangsaan dan negara, dalam konteks itu tidak ada perdebatan apapun,” kata Adi Prayitno.

Akan tetapi, lanjut Adi Prayitno, bagi partai politik, istilah amar ma'ruf nahi munkar itu bisa ditaksirkan “begitu banyak" dalam hal ini adalah sebagai cara untuk memenangkan pertarungan.

“Ini yang saya sebut bahwa kadang naif melihat Ormas-ormas Islam keagamaan itu. Seringkali hanya menjadi “kuda tunggangan politik” kalau jelang Pemilu,” tuturnya.

Adi menuturkan, hal itu terbukti  ketika HRS harus berhadapan dengan kasus hukum, alu FPI dibubarkan, tidak ada satupun dari para elite politik yang pada Pilpres 2019 lalu itu “pasang badan” atau membela HRS yang dipenjara.