Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria/Net
Artis Baim Wong memutuskan tidak melanjutkan pendaftaran merek Citayam Fashion Week (CFW) ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Keputusan tersebut diambil lantaran tak ingin memperpanjang polemik pendaftaran Citayam Fashion Week sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
"Saya bilang ke mereka (Bonge dkk -ikon CFW), kalian tidak salah. Mungkin salah saya ketika awal harusnya saya agak mengerti bahwa ini domain publik, maaf," kata Baim dikutip dari Youtube Baim Paula.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, istilah 'Citayam Fashion Week' muncul dari ide publik dan bukan perseorangan.
"Saya pribadi juga menyampaikan di awal bahwa tempat itu punya publik, punya warga, punya kita semua, jangan ada yang klaim," katanya usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).
Orang nomor dua di Ibukota Itu mengaku tidak pernah melobi Baim Wong atau pihak PT Tiger Wong untuk membatalkan pendaftaran merk itu.
Mantan Anggota DPR RI itu justru mengajak Baim Wong dan public figure lainnya dapat turun langsung ke lapangan membina para remaja SCBD alias Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok.
"Beliau mungkin caranya dengan mengurus HAKI-nya sebetulnya tidak perlu diurus HAKI-nya, langsung saja turun, bina, bimbing," tandasnya.
Dalam videonya, Baim menjelaskan niat awal mendaftarkan HAKI CFW hanya memberikan ruang para generasi muda berkreasi dengan lebih baik dan tertata.
Baim menyebut langkah yang ia lakukan tidak ujug-ujug, melainkan telah berdiskusi dengan para penggagas CFW seperti Bonge, Jeje, Roy, dan Kurma.
"Awalnya cuma pengen tahu siapa yang punya HAKI dan minta izin karena kita mau buatkan acara seperti kompetisi gitu. Tujuannya agar momentum kreativitas seperti ini tidak hilang begitu saja," lanjut Baim.
Akan tetapi, ia tidak menyangka bila niatan tersebut justru dinilai negatif dan dianggap ingin meraup keuntungan dari fenomena CFW.
Atas polemik yang terjadi, ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia lantaran ia tidak begitu memahami soal HAKI dan domain publik.
