Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken/Net
Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh junta Myanmar terhadap empat tahanan mendapat kecaman dari banyak pihak, tidak terkecuali Amerika Serikat (AS).
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menggambarkan eksekusi yang dilakukan oleh junta terhadap keempat orang tersebut, termasuk mantan anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Phyo Zeya Thaw dan aktivis pro-demokrasi Kyaw Min Yu, sebagai tercela dan mengabaikan hak asasi manusia.
"Pengadilan palsu rezim dan eksekusi ini adalah upaya terang-terangan untuk memadamkan demokrasi. Tindakan ini tidak akan pernah menekan semangat orang-orang pemberani Burma,†kata Blinken, seperti dikutip
AFP, Selasa (26/7).
Sejak kudeta militer yang menggulingkan kepemimpinan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, AS telah mengeluarkan serangkaian sanksi terhadap Myanmar.
"AS bergabung dengan rakyat Burma dalam mengejar kebebasan dan demokrasi dan menyerukan kepada rezim untuk menghormati aspirasi demokrasi rakyat yang telah menunjukkan bahwa mereka tidak ingin hidup satu hari lagi di bawah tirani kekuasaan militer," jelas Blinken.
Awal bulan ini, Blinken bertemu dengan aktivis dari Myanmar di Bangkok dan mengakui bahwa hanya ada sedikit kemajuan tetapi berjanji bahwa AS akan terus menekan junta.
Jurubicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pihaknya sedang mendiskusikan langkah-langkah baru untuk tekanan ekonomi tambahan bagi Myanmar.
Price juga menyerukan semua negara bersatu untuk Myanmar. Eksekusi yang dilakukan oleh junta sendiri dianggap sebagai "teguran langsung" bagi ASEAN.
"Tidak ada bisnis seperti biasa dengan rezim ini. Kami mendesak semua negara untuk melarang penjualan peralatan militer ke Burma (dan) untuk menahan diri dari meminjamkan rezim kredibilitas internasional dalam tingkat apa pun," pungkasnya.
