Berita

Ilustrasi demonstrasi ojek online/RMOL

Politik

Bawa Empat Tuntutan, Aliansi Ojol Bakal 'Aksi Tanpa Kata' di Kementerian Perhubungan

SENIN, 25 JULI 2022 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM ) berencana turun jalan menggelar aksi di Kementerian Perhubungan, Jakarta. Aksi bertema "Aksi Tanpa Kata" ini, akan digelar pada Rabu (27/7).

Penanggung jawab aksi, Krisna mengatakan, unjuk rasa itu untuk menyampaikan desakan agar Peraturan Menteri Perhubungan 12/2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat konisten diterapkan.

"Kami sebagai pengemudi ojek Online sekaligus Tim 10 yang menjadi bagian dalam perumusan Peraturan Menteri Perhubungan 12/2019 menuntut konsistensi Kementerian Perhubungan dalam penerapan aturan itu dan Keputusan Menteri 548/2020," kata Krisna dalam keterangannya, Senin (25/7).


Krisna mengatakan juga, aksi itu membawa empat tuntutan. Yakni, evaluasi tarif ojek online di Indonesia, revisi peerjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, revisi UU Cipta Kerja, serta akui dan sejahterakan ojek online Indonesia.

Kata dia, semua tuntutan itu bukan tanpa dasar. Terlebih, di tengah kenaikan harga bahan pokok yang tidak disertai peningkatan taraf kesejahteraan hidup.

"Tarif atau pendapatan yang layak ada di dalam PM 12 dan KP 548 yang semestinya direvisi maksimal satu tahun sekali, sedangkan evaluasi tarif terakhir dilakukan pada awal tahun 2020," terangnya.

Sambungnya, BOM sebelumnya juga sudah menggelar aksi di Kementerian Perhubungan. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret terhadap upaya penyejahteraan ojol.
 
Padahal, kata Krisna, seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali ojok, punya hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

"Kami berharap melalui aksi ini Bapak Presiden Joko Widodo bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan aplikasi," katanya.

"Mudah-mudahan dengan Aksi Tanpa Kata bisa terwujud kesejahteraan ojek online Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya," demikian Krisna.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya