Manuver partai politik (parpol) koalisi Indonesia Maju jelang Pemilu Serentak 2024, beberapa di antaranya mengancam kerja-kerja pemerintahan yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo.
Begitu penilaian yang disampaikan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Haryadi, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/7).
"Kalau semua (parpol koalisi) pemerintahan tergesa-gesa melakukan manuver, ini berpotensi mendistorsi tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tugas bagi parpol koalisi untuk mengamankannya," ujar Reza.
Meski tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan, menurut Reza seharusnya parpol koalisi pemerintahan tidak melakukan menuver politik baik untuk kepentingan pribadi maupun partainya, mengingat masa kerja pemerintahan masih harus didukung hingga 2024.
"Kalau semua konsentrasi ke sana (Pemilu Serentak 2024), ini bisa mengganggu kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan," tambahnya menuturkan.
Sebagai contoh, Reza menyebutkan polemik kampanye yang dilakukan Ketum PAN yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Tindakan Zulhas ini dianggap telah mendistorsi fokus kerja pemerintahan dalam hal menyelesaikan kasus kenaikan harga minyak goreng.
"Artinya ini menunjukkan ada potensi tugas-tugas pemerintahan tidak dijalankan profesional dan mendistorsi agenda-agenda strategis pemerintahan yang harus dijalankan," cetusnya.
Namun hingga saat ini, Reza melihat dari sekian banyak parpol koalisi yang mendukung pemerintahan Jokowi, hanya satu parpol yang masih dalam koridor yang pas dalam menyukseskan kerja pemerintahan hingga berakhir di 2024 mendatang.
"Justru apa yang dilakukan PDIP ini saya kira adalah dalam konteks kepentingan publik, kepentingan pemerintah, lebih tepat ya karenatidak tergesa-gesa dalam membentuk koalisi dan sebagainya," tandas Reza.
