Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Ketua MPR Minta Kemlu Sampaikan Protes Terkait Dugaan Spionase Tiga WNA di Nunukan

SENIN, 25 JULI 2022 | 14:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

RMOL Dugaan tiga Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari dua WNA asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan satu WNA asal Malaysia melakukan aksi spionase harus disikapi tegas oleh pemerintah Indonesia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan negara yang tidak boleh diganggugugat oleh negara lain, dan meminta agar instansi penegak hukum melakukan tindakan tegas terkait adanya dugaan spionase di Indonesia.

"Kan masih dalam penyelidikan, saya kira jelas posisi kita untuk menjalankan kedaulatan negara, pemerintah dan kita semua TNI-Polri harus tegas,”kata Bamsoet di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (25/7).


Bamsoet juga meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyampaikan nota protes terhadap negara-negara tersebut untuk menjaga kedaulatan NKRI.

"Kemlu juga harus menyampaikan nota protes kepaada para pihak di negara-negara tersebut, urusannya apa? ini adalah kedaulatan Indonesia dan tidak boleh ada yang memata-matai semua kegiatan yang ada di sini,” ujarnya.

Politisi Golkar ini juga meminta agar pemerintah menggunakan hukum internasional dalam menindak Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

"Kita mengacu pada hukum internasional saja. Artinya kebijakan kita harus jelas, punya hikum internasional, Kemlu bisa melakukan nota protes,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya