Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo/Net
Ancaman krisis pangan yang dialami dunia saat ini dinilai sebagai kondisi terburuk di antara yang pernah terjadi. Suka tidak suka, semua pihak harus menghadapi itu.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengurai bahwa kondisi ini tidak lepas dari anomali cuaca dan dampak dari perang Rusia vs Ukraina. Termasuk pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum usai.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan, dirinya sejak tahun 2009 sudah menyuarakan pentingnya swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan nasional. Bahkan, ketika itu dia juga mendorong agar segera badan pangan nasional segera dibentuk untuk mempersiapkan dan kemungkinan terjadinya krisis pangan tersebut.
Hal tersebut lantaran sudah selalu diingatkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB, FAO telah merilis diperkirakan, populasi penduduk dunia akan terjadi kenaikan cukup tajam di tahun 2050 diperkirakan akan mencapai angka 9,7 milliar penduduk dunia. Sedangkan, Indonesia di tahun 2030 rilis Bappenas diperkirakan penduduk Indonesia akan naik menjadi 300 juta penduduk.
"Artinya akan ada kenaikan dua kebutuhan besar yaitu energi dan pangan akan mengalami kenaikan signifikan, oleh karena itu kalau kita tidak bersandar kepada pangan pokok produksi nasional dan kita tidak melakukan deversifikasi pangan sesuai imbauan presiden. Di samping itu, kita harus juga melakukan subtitusi pangan," ujarnya kepada wartawan, Senin (25/7).
Anggota Baleg ini melanjutkan, subtitusi pangan dilakukan untuk mengatasi ketergantungan bahan kebutuhan pangan import. Contoh saja mie dalam negeri yang masih bergantung kepada bahan baku gandum impor dari Ukraina diperkirakan 1,3 juta ton per tahun.
Atas dasar itu, Firman mengingatkan semua pihak harus melakukan subtitusi pangan dengan menggunakan tepung singkong atau mokaf sebagai pengganti ketergantungan gandum import tersebut.
"Kalau tidak dilakukan maka kita akan terjebak dalam ketergantungan bahan baku impor itu berisiko tinggi dengan harga semakin tidak bisa terkendali. Di samping pemerintah juga harus mulai melakukan evaluasi terhadap terhadap produksi pertanian tutur,†pungkasnya.
