Berita

Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai/Net

Politik

Ingatkan Pemerintah, Yorrys Raweyai: KKB Mulai Meneror Pendatang di Papua

RABU, 20 JULI 2022 | 19:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penyerangan Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) hingga menewaskan 10 orang meninggal dunia di Kabupaten Nduga pada Sabtu (16/7) harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah.

Apalagi, serangan tersebut disinyalir sudah melebar dan menyasar ke masyarakat pendatang di luar orang asli Papua (OAP).

“Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua," ujar Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).


Ketua Forum Komunikasi MPR RI For Papua ini menyatakan, bahwa aksi KKB Pimpinan Egianus Kogoya ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI.

“Di tengah upaya pemerintah membangun Papua melalui Otusus Jilid II, Egianus Kogoya dan anggotanya memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama,” katanya.

Atas kekhawatiran itu, ia meminta pemerintah melalui aparat berwenang secara serius dan konsisten membarangus KKB hingga ke akar-akarnya.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga situasi kondusif di Tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik.

“Pemerintah harus mengambil langkah terukur dan terencana untuk mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB,” ujarnya.

Yorrys juga menduga, KKB sedang memecah-belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua.

“Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan berubah menjadi kebencian dan permusuhan antarsesama warga,” demikian Yorrys.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya