Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net

Politik

Waspada Rayuan IMF, Kamrussamad: Presiden Jokowi Jangan Percaya Begitu Saja

SENIN, 18 JULI 2022 | 16:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah diminta untuk selektif dalam mencerna masukan-masukan dari Badan Moneter Dunia atau International Monetary Fund (IMF) yang sedang gencar mengampanyekan bahaya utang terhadap kondisi ekonomi suatu negara.

Terlebih, kata anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, Indonesia sudah mempunyai pengalaman di krisis ekonomi 1997, yang menjadi bukti di mana resep IMF tidak manjur mengatasi permasalahan ekonomi kala itu.

"IMF sudah terlalu sering menyebut dunia dalam ketidakpastian. Krisis akan terjadi dan seakan-akan ketakutan sengaja diciptakan untuk menjadi pintu masuk resep-resep IMF," ujar Kamrussamad kepada wartawan, Senin (18/7).


Belajar dari krisis 1997, kata legislator Partai Gerindra ini, resep IMF alih-alih menyehatkan, justru membuat kondisi perekonomian Indonesia terpuruk.

Lanjutnya, resep IMF yang berujung pada penandatanganan Letter of Intent (LoI) dua kali, yang hasilnya tidak menyelesaikan apapun.

"Kondisi Indonesia malah semakin buruk. Rupiah semakin terpuruk. 16 bank dilikuidas. Rush terjadi di mana-mana," katanya.

Dia menekankan, bahwa saran IMF harus dicerna baik-baik oleh Presiden Joko Widodo dan kabinetnya. Hal ini, guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin akan mempersulit Indonesia.

"Presiden Jokowi jangan begitu saja percaya dengan IMF. Karena perlu diantisipasi adanya skenario inflasi tinggi, agar resep-resep IMF bisa dijalankan di negara-negara yang terkena krisis," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya