Berita

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/Net

Politik

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Waspada karena Ancaman Krisis Bukan Isapan Jempol Belaka

SENIN, 18 JULI 2022 | 12:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman krisis global tidak bisa dipandang remeh oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah, perlu mempersiapkan langkah antisipasi, meski jumlah masyarakat miskin dalam negeri per Maret 2022 tercatat menurun.

Begitu yang dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyinggung bahaya krisis global yang akan berdampak serius bagi Indonesia, Senin (18/7).

"Kewaspadaan harus tetap tinggi agar kelompok masyarakat yang berpotensi tidak mampu menghadapi dampak krisis dapat terbantu dengan baik," kata Rerie, sapaan Lestari Moerdijat.


Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa jumlah orang miskin di Indonesia 26,16 juta orang per Maret 2022 lalu. Angka itu lebih rendah daripada angka September 2021 yang mencapai 26,50 juta orang miskin.

Meski jumlahnya menurun, legislator Fraksi Nasdem ini meminta pemerintah memberikan sejumlah intensif, dan jaringan pengaman sosial yang tepat sasaran. Hal itu dilakukan agar masyarakat kecil mampu bertahan hidup dengan baik di tengah situasi belum menentu saat ini.

"Mengingat setelah Maret 2022 banyak peristiwa terjadi dan sangat mempengaruhi tekanan krisis global, sejumlah upaya untuk melindungi masyarakat terdampak harus segera dipersiapkan dengan baik,” katanya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini mengatakan kecepatan dan ketepatan langkah pemerintah jadi kunci sukses dalam upaya mengatasi ancaman dampak krisis global saat ini. Karena itu, akselerasi kesiapan sejumlah faktor pendukung untuk melaksanakan langkah antisipasi terhadap ancaman krisis global tersebut sangat diperlukan.

“Saya sangat berharap kementerian dan lembaga yang bertugas mempersiapkan langkah-langkah antisipasi itu bisa bekerja dan berkolaborasi dengan baik demi melindungi setiap warga negara dari ancaman krisis global saat ini,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya