Soal Polemik Perubahan Jalan, Wagub DKI: Tidak Semua Persoalan Berujung Pansus

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti polemik perubahan nama di sejumlah jalan Ibu Kota. Mengingat banyaknya keluhan dari warga, Komisi A berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan tersebut.

Menyikapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria alias Ariza menghormati hak dewan Kebon Sirih itu.

"Setiap dewan dari tingkat nasional, provinsi, punya hak ya," kata Ariza seperti dikutip dari RMOLJakarta, Kamis (14/7).

Namun demikian, orang nomor dua di Ibu kota itu berharap setiap ada perbedaan pendapat antara eksekutif dengan dewan bisa dibahas dan didiskusikan bersama.

"Tidak selalu harus berujung pada pansus, banyak cara kita untuk dapat menyelesaikan masalah," jelas mantan anggota DPR RI itu dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan, warga mengeluhkan kebijakan perubahan nama sejumlah jalan lantaran berimbas pada pengurusan sejumlah dokumen.

Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Induk Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen kependudukan lainnya.

“Kita akan membentuk Pansus terkait pergantian nama, sesuai usulan dari kawan-kawan," kata Mujiyono saat rapat evaluasi kinerja bersama SKPD mitra di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/7).

"Supaya dikemudian hari tidak terjadi kejadian seperti ini lagi, ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti,” sambung Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini.