Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan/Net
Tidak tepat pernyataan anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus yang meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, untuk bertanggungjawab dan tidak buang badan mengenai anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan crude palm oil (CPO).
Dalam pernyataannya, Deddy Sitorus yang merupakan politisi PDI Perjuangan, meminta Luhut Binsar Pandjaitan tidak buang badan dan menyalahkan kondisi Ukraina dari kondisi anjloknya harga TBS dan CPO.
“Kalau Pak Luhut bilang itu karena Ukraina buka keran ekspor bunga matahari dan memangkas pajak ekspor, itu namanya buang badan dan tidak bertanggung jawab,†ujar Deddy dalam keterangannya, Jumat (8/7).
Bagi Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, ada upaya penggiringan opini Menko Luhut seakan-akan menyalahkan Ukraina atas kondisi harga Sawit.
Padahal, kata Andreas, Menko Luhut terakhir kali hanya memaparkan tentang kondisi harga TBS, pada acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (7/7). Hal ini, yang kemudian dikomentari Deddy Sitorus.
"Kami melihat kalimat tersebut memiliki kecenderungan untuk membangun opini bahwa Menko Luhut menyalahkan Ukraina atas jatuhnya harga sawit, yang sebenarnya Menko Luhut hanya mengungkapkan fakta yang sedang terjadi di Ukraina yang berdampak pada Indonesia," ujar Andreas dalam keterangannya, Rabu (13/7).
Menurutnya, pernyataan Deddy yang seolah mengatakan Luhut menyalahkan kondisi Ukraina atas kondisi harga TBS, bisa memunculkan persepsi yang keliru di ruang publik. Padahal, yang dimaksud Menko Luhut Menko Luhut tidak menyalahkan Ukraina, melainkan ingin menjelaskan bahwa kebijakan ekspor Ukraina berpengaruh pada harga TBS sawit di pasar global.
"Kalimat yang dibuat bahwa Menko Luhut menyalahkan Ukraina dapat menimbulkan persepsi publik yang salah dan media tidak turut membantu menjaga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain," terangnya.
Dia berharap, semua pihak bisa cermat dalam memberikan pernyataan utamanya dalam hal-hal yang sensitif dan menyita perhatian publik seperti persoalan TBS dan CPO.
"Terkait pemberitaan harga TBS ini, kami khawatir isu ini akan digiring ke arah yang kurang tepat dan bijak. Sehingga akan timbul kegaduhan atau polemik dan menjadi 'bola liar' di tengah-tengah publik yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.
