Sri Mulyani Ungkap Kementerian Punya 24 Ribu Aplikasi Pakai Duit Negara, tapi Tidak Semuanya Berfungsi

Upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah belum benar-benar maksimal. Bahkan upaya digitalisasi oleh kementerian/lembaga cenderung tidak efisien.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, negara telah menggelontorkan anggaran untuk mentransformasi ekonomi, pemerintahan (government), dan warga negara (citizen) menjadi digital.

Namun sayang, digitalisasi pemerintahan atau e-government yang dijalankan selama ini tidak efisien.

"Bayangkan, kita memiliki 400 ribu lebih aplikasi dan 24 ribu (aplikasi K/L). Setiap kementerian lembaga punya 2700 database sendiri-sendiri," kata Sri Mulyani dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali yang disiarkan secara daring, Senin (11/7).

Selama ini, setiap kementerian lembaga memiliki aplikasi sendiri. Hal inilah yang dinilai Sri Mulyani tidak efisian karena puuhan ribu aplikasi tersebut ternyata banyak yang tidak dioperasikan.

Oleh karenanya, pemerintah akan membuat intergovernmental connection atau integrasi satu data untuk menurunkan biaya operasional dari pemerintah.

"Jadi sekarang tidak semua orang membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable. Mereka akan lebih coordinated. Itu yang disebut government digital, dan supaya seluruhnya lebih efisien," tandas Sri Mulyani.