Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno/Repro

Politik

Direktur PPI: Butuh Perjuangan Agar PPP Lolos pada Pemilu 2024

SELASA, 12 JULI 2022 | 22:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah partai politik masih harus berjuang ekstra untuk bisa lolos ambang batas parlemen atau Parlementary Threshold 4 persen pada Pemilu Serentak 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, perjuangan itu bukan hanya untuk partai politik non parlemen. Tetapi, juga parpol yang kini punya kursi di parlemen.

Pada survei terbaru PPI, dikatakan Adi, PPP menjadi satu-satunya parpol yang terancam kehilangan kursi di parlemen dengan capaian elektabilitas hanya 2,9 persen.


“PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024 yang akan datang,” ujar Adi saat memaparkan hasil surveinya secara daring, Selasa (12/7).

Pada survei bertema “Hasil Survei Opini Publik Peta Politik Terkini Pilpres 2024”, jawara Pemilu 2024 diperkirakan PDIP  dengan elektabilitas 19,9 persen. Lalu Partai Gerindra 12,1 persen, dan Partai Golkar 10,7 persen.

Sementara itu, pada posisi keempat ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 9,3 persen, dan kelima ada Partai Demokrat 8,8 persen, lalu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,6 diurutkan selanjutnya.

Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 4,5 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,9 persen, Perindo 1,9 persen, PSI 1,2 persen, Partai Gelora 0,9 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,9 persen, Hanura 0,7 persen.

"Partai Ummat 0,5 persen, Partai Garuda dan Partai Berkarya 0,4 persen, lalu Partai Masyumi Reborn 0,1 persen, dan tidak memilih 11,2 persen,” demikian Adi Prayitno.

Survei PPI ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dan diambil menggunakan metode simple random sampling. Rentang umur responden adalah minimal mereka yang berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Survei dilakukan pada 15-29 Juni 2022, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,9 persen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya