Berita

Ketua Front Kader Penyelamat PPP, Syaiful Rachmat Basuki saat menggelar aksi di depan Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta/RMOL

Politik

Berulang Kali Digeruduk, Belum Juga Ada Mediasi FKP dan Pengurus PPP

SENIN, 11 JULI 2022 | 20:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sikap pasif Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa terhadap kritik, disesalkan kader-kader partai berlambang kabah.

Kekecewan itu disampaikan Ketua Front Kader Penyelamat PPP, Syaiful Rachmat Basuki saat kembali menggelar aksi di depan Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin siang (11/7).

“Ini aksi keenam kami, yang merupakan keprihatinan terhadap sikap arogansi Suharso selaku Ketua Umum DPP PPP,” ujar Syaiful Rachmat Basuki.


Menurutnya, selama ini Suharso tidak bisa menjalankan partai sesuai dengan konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dia menegaskan, jika memang tidak mampu menjalankan aturan internal PPP, sebaiknya Suharso menanggalan jabatannya sebagai ketua umum.

“Kalau Suharso tidak bisa menjalankan partai ini, lebih baik mundur. Hal ini tentunya sangat bisa menghancurkan partai, apalagi jika menjalankannya secara otoriter dan arogansi,” katanya.

Syaiful menegaskan akan terus menuntut hak-hak kader partai melalui aksi-aksi lanjutan. Karena sejauh ini, belum ada mediasi yang terlaksana dari pihak DPP PPP.

“Belum ada mediasi sampai dengan hari ini. Maka, kami akan tetap menuntut hak-hak kita,” tekannya.

Adapun hak-hak kader yang dimaksudkan dia, adalah hilangnya hak kader dalam susunan kepengurusan wilayah. Padahal sebelumnya, susunan kepengurusan sudah melalui musyawarah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya