Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Heri Sebayang: RKUHP Bentuk Pembungkaman Suara Kritis Terhadap Pemerintah

SENIN, 11 JULI 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara ekspilisit mencerminkan satu upaya untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat.

Dikatakan Pendiri Jaringan Nusantara Heri Sebayang, ada beberapa pasal dalam RKUHP yang mematikan demokrasi dan amanah reformasi. Utamanya, Pasal 256 di mana ada ancaman pidana penjara selama enam bulan bagi penyelenggaraan demonstrasi tanpa pemberitahuan dan berakibat huru-hara.

"RKUHP ini, bentuk pembungkaman terhadap aktivis dan kelompok kritis terhadap pemerintah," kata Heri Sebayang kepada wartawan, Senin (11/7).


Kata Heri, Pasal 256 dalam draf RKUHP bertentangan dengan Pasal 28 UUD 45, yang menjamin kebebasan berekspresi masyarakat.

"Pasal 28 yang menjamin kebebasan berpendapat di muka umum yang berbunyi bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya," terangnya.

Heri juga menyoroti Pasal 240 dan 241 RKUHP yang memuat hukuman penjara selama 4 tahun bagi orang-orang yang dianggap menghina pemerintah.

"Ini bentuk kesewenang-wenangan negara untuk mempersempit ruang gerak kritisisme dan membuka ruang bagi pemerintah untuk menjadi anti kritik," katanya.

Padahal, lanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal 134 terkait penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Pasal ini dianggap multitafsir dan akan menjadi alat pemerintah membungkam masyarakat yang kritis, namun sangat disayangkan ternyata dalam RKUHP kembali dimunculkan oleh pemerintah dan DPR," tuturnya.

Dia pun meminta Presiden Jokowi agar menolak RKUHP tersebut. Termasuk juga, menghapus pasal-pasal yang bersifat membungkam, menangkap, dan intimidasi terhadap aktivis demokrasi yang melakukan kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum, media massa ataupun media lainnya.

Heri menekankan, masa kepemimpinan Presiden Jokowi hampir mirip dengan Era Orde Baru. Kondisi ini, akan semain tidak baik jika RKUHP disahkan.

"Masih banyak terjadi penangkapan terhadap aktivis, elemen masyarakat yang kritis dan gagal mensejahterakan rakyat," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya