Modal Pemerintah Kurang, Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Molor

Kekhawatiran penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) disampaikan langsung oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo saat rapat dengar pendapat oleh Komisi V DPR RI pada Rabu lalu (6/7).

Saat rapat bersama DPR RI, Didiek menyampaikan kalau kas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek hanya bisa bertahan hingga September mendatang.

Oleh sebab itu, beber Didiek, jika Penyertaan Modan Negara (PMN) tidak segera dicairkan pada tahun 2022 ini, maka penyelesaiaan proyek bisa terlambat.

"Apabila ini (PMN) tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga," ujarnya dalam rapat dengan bersama Komisi V DPR RI itu.

Imbasnya, jika PMN tidak juga bisa cair atau masuk ke dalam kas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), maka pembangunan yang ditargetkan selesai Juni 2023 tidak akan terwujud.

Didiek mengungkapkan bahwa persoalan proyek KCIC ini bermula dari kontraktor. Kemudian, pada 2019 proyek ini terhambat karena pembebasan lahan. Ia menuturkan biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek KCJB awalnya hanya 6 miliar dollar AS namun membengak hingga mencapai 1,9 miliar dollar AS.

Dikatakan dia, bengkaknya biaya pembangunan itu karena pembebasan lahan, Engineering, Procurement and Construction (EPC), relokasi jalur, dan biaya lainnya.

"Awalnya di pembebasan lahan ini antara 100 juta dollar AS sampai 300 juta dollar AS, yang besar juga EPC ini diangka 600 juta dollar AS sampai 1,2 miliar dollar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," beber Didiek.