Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono/Net

Politik

Elektabilitas AHY Cuma Kalah dari Prabowo, Pengamat: Aset yang Baik, Sayang Jika Tidak Diperjuangkan Jadi Cawapres

JUMAT, 08 JULI 2022 | 14:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebagai salah satu kandidat pada perhelatan Pemilihan Presiden 2024, elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bisa dibilang mampu bersaing di papan atas. Setidaknya di jajaran ketum parpol, elektabilitas AHY hanya kalah dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Memang, AHY belum memiliki pengalaman dalam berpolitik di pemerintahan. Namun kepercayaan masyarakat terhadap AHY untuk menjadi calon pemimpin tetap tinggi.

Sehingga, menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, AHY layak diperjuangkan Demokrat untuk menjadi calon wakil presiden atau calon presiden sebagai syarat berkoalisi.


Ditambahkan Jamiluddin, AHY selalu memperoleh elektabilitas dua besar di antara sesama ketua umum parpol.

"Ini artinya elektabilitas AHY hanya kalah dengan Prabowo Subianto. Elektabilitas ketua umum partai politik lainnya, termasuk Megawati Soekarnoputri, ada di bawah AHY,” kata Jamiluddin lewat keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/7),

Karena itu, lanjut Jamiluddin, Partai Demokrat tidak perlu melakukan bantahan terkait mencalonkan AHY sebagai syarat berkoalisi. Pasalnya, AHY memiliki modal besar yang harusnya menjadi kebanggaan Demokrat.

“Sudah cukup bagi Partai Demokrat untuk mendorong AHY sebagai cawapres saat menjalin berkoalisi dengan partai lain. Aset yang baik tersebut sangat sayang bila tidak diperjuangkan menjadi cawapres,” tegasnya.

Apalagi, sambungnya, pada pemilu mendatang pemilih dari generasi milenial sangat tinggi dan mendominasi. Sudah seharusnya Indonesia juga mampu dipimpin oleh anak muda dalam mengatur roda politik pemerintahan tanah air.

"Sudah saatnya orang muda memimpin negeri tercinta. Anies-AHY memenuhi kriteria itu dan sesuai dengan mayoritas pemilih di tanah air. Kiranya partai politik menyadari hal itu,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya