Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba/Ist
Keberhasilan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tanpa melanggar koridor hukum akan memberi nilai positif kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Masyarakat pun berpeluang untuk memberikan kesempatan kedua kali dalam memimpin Sumatera Utara.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, Rabu (6/7).
“Pada dasarnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, karena masyarakat Sumut sangat mendambakan perbaikan infrastruktur jalan ini," ungkap Mangapul, dikutip Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (7/7).
"Bila proyek infrastruktur 2,7 triliun ini berhasil, tentu masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya dalam memimpin Sumut ke depan," imbuhnya.
Namun demikian, Fraksi PDIP juga mengingatkan kepada gubernur, masih ada beberapa pekerjaan rumah berat yang harus dipikul dalam sisa satu tahun anggaran berikutnya.
Dalam pendapat akhir yang dibacakan saat rapat paripurna, fraksi PDIP juga mengingatkan kepada gubernur terkait sejumlah hal.
Pertama, dari hasil temuan Tim Panitia Khusus DPRD Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2021 ditemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dan pelaksanaan pekerjaan yang serampangan dan mangkrak. Ini harus menjadi perhatian serius gubernur.
"Kedua, temuan tim panitia khusus terkait dengan tindakan indisipliner dan tidak loyalnya pelaksana anggaran di lapangan terhadap komitmen gubernur untuk membawa sumatera utara bermartabat, hal ini juga harus menjadi perhatian serius saudara gubernur, kami ingatkan lagi bahwa waktu yang tersisa tidak banyak lagi," tutur Mangapul.
Ketiga, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dalam kondisi yang sama, yaitu tidak dalam situasi yang baik.
Dalam berbagai kesempatan, baik dalam forum-forum sidang di lingkungan DPRD Sumut maupun di hadapan masyarakat Sumut, sikap fraksi PDIP tegas menyatakan mendukung program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan menggunakan anggaran tahun jamak senilai Rp 2,7 triliun.
"Sikap fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara tidak goyah walau mendapat kritik dari berbagai pihak. Kami bersyukur dan salut kepada saudara gubernur yang begitu kokoh untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut," ucapnya.
Keempat, program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan aspirasi dan kebutuhan rakyat Sumut yang telah lama memimpikan untuk menikmati jalan-jalan yang baik sehingga seluruh aktivitas ekonomi, jasa, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya dapat berlangsung tanpa hambatan.
Sesungguhnya, lanjut Mangapul, masyarakat Sumut tidak mempersoalkan polemik tentang anggaran tahun jamak sejumlah Rp 2,7 triliun tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pihak.
"Masyarakat Sumatera Utara hanya ingin infrastruktur jalan dan jembatan selama dipimpin oleh saudara gubernur Bapak Edy Rahmayadi menjadi baik dan bermartabat," demikian Mangapul Purba.
