Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Sambut Baik UU DOB Papua, Legislator PKS Berharap Pemerintah Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Orang Asli Papua

SELASA, 05 JULI 2022 | 13:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengesahan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang terdiri dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan menjadi UU disambut baik tak hanya oleh rakyat Papua. Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera, pun memberi respons positif.

Menurut Mardani, pengesahan RUU ini penting karena bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, memberikan pelindungan, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih maksimal terhadap Orang Asli Papua.

“FPKS menekankan, salah satu tujuan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat adalah untuk meningkatkan kualitas SDM serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat sipil yang berada dan mencari hidup di sana,” kata Mardani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).


Ketua DPP PKS ini berharap Pemerintah bisa memprioritaskan peningkatan dan pemantapan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing, terkait pemekaran Provinsi Papua. Sehingga menjadi modal dalam membangun dan memajukan Papua di masa yang akan datang.

“Dan yang tidak kalah penting, pemekaran provinsi ini mesti memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Orang Asli Papua,” tuturnya.

Sebab, selama ini Orang Asli Papua mengalami ketertinggalan di berbagai bidang. Mulai dari akses pendidikan, pelayanan birokrasi, hingga pelayanan kesehatan. Kesejahteraan Orang Asli Papua sudah harusnya menjadi perhatian utama dari pembentukan provinsi baru ini.

“Di samping meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil beserta pemerataan pembangunan dan pelayanan birokrasi di wilayah Papua,” pungkas Mardani.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya