Berita

Presiden Joko Widodo saat di pasar/Net

Politik

Aktivis 98 Khawatir Revolusi Rakyat Muncul Jika Harga Sembako Masih Tinggi

SELASA, 05 JULI 2022 | 10:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menurunkan harga sembako demi menentramkan hati rakyat. Sebab, saat ini banyak rakyat kecil yang mengeluh akibat kenaikan harga sembako.

Aktivis Jaringan Nusantara (JN) Heri Sebayang bahkan khawatir akan muncul revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak segera menurunkan harga-hara kebutuhan pokok.

"Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang bisa menurunkan harga sembako," tegasnya kepada redaksi, Selasa (5/7).


Menukil hasil survei Litbang Kompas pertengahan Juni lalu, aktivis 98 ini mengurai bahwa 64,5 persen responden mengaku tidak puas kinerja pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi.

Menurutnya, data ini merupakan lampu kuning buat pemerintahan Jokowi dalam menangani masalah ekonomi, terutama kenaikan harga sembako.

Atas dasar itu juga dia menyayangkan pergantian Menteri Perdagangan yang lebih bernuansa politik daripada niatan untuk perbaikan ekonomi.

"Harusnya di akhir kekuasaan Jokowi harus memberikan legasi yang baik dalam bidang ekonomi," jelas Heri.

Sebagai saran, Heri meminta dalam waktu dekat pemerintah bisa rutin melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor.

Pemerintah harus memastikan pasokan sembako dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

“Misalnya dengan menerapkan kebijakan 20 hingga 30 persen dari produksi harus dipasarkan di dalam negeri,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga harus melunasi berbagai janjinya kampanye 2014 dan 2019 di sisa waktu yang ada.

"Berbagai janji Jokowi 2014 dan 2019 belum teralisir secara baik," pungkas Heri.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya