Berita

Presiden ACT Ibnu Khajar/Net

Nusantara

Soal Dugaan Penyalahgunaan Dana Umat, Ini Penjelasan Presiden ACT

SELASA, 05 JULI 2022 | 02:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) akhirnya meminta maaf atas kabar penyelewengan dana umat atau dana donasi yang diduga digunakan oleh pendiri dan pengelola ACT untuk kepentingan pribadi.

"Terkait dengan pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, ACT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," kata Presiden ACT Ibnu Khajar dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/7).

Dikutip Kantor Berita RMOLLampung, selain meminta maaf, Ibnu juga mengaku bahwasanya sumberdaya manusia (SDM) yang ada di ACT dalam kondisi baik dan tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga.

"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas," ucapnya.

"Pada 2021 lalu, jumlah karyawan kita 1.688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang," tambahnya.

Lanjutnya, untuk sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT," kata dia.

Kemudian, terkait fasilitas yang didapatkan, sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu dan seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah mobil Innova.

"Kendaraan ini tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT dan rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021 adalah 13,7 persen," ujar Ibnu.

"Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Pilkada Serentak 2024 Dinodai Politik Uang

Kamis, 28 November 2024 | 12:10

AS Desak Ukraina Rekrut Remaja Usia 18 Tahun untuk Perang

Kamis, 28 November 2024 | 11:58

Rupiah Menguat Pasca Pilkada Serentak 2024

Kamis, 28 November 2024 | 11:55

Warga Lebanon Pulang ke Rumah Pasca Israel-Hizbullah Gencatan Senjata

Kamis, 28 November 2024 | 11:33

KPK-Kantor Staf Presiden Perkuat Budaya Antikorupsi

Kamis, 28 November 2024 | 11:21

Setelah Netanyahu, ICC Segera Tangkap Junta Myanmar

Kamis, 28 November 2024 | 11:15

Senator Jakarta Ajak Umat Islam Hadiri Reuni Akbar 212

Kamis, 28 November 2024 | 11:11

Pilihan Bijak Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Kamis, 28 November 2024 | 10:57

Kolaborasi Polisi Maroko-Spanyol Sukses Bongkar Jaringan ISIS di Sahel

Kamis, 28 November 2024 | 10:57

Rupiah Dibuka Menguat Rp15.856 per Dolar Pasca Pilkada

Kamis, 28 November 2024 | 10:41

Selengkapnya