Meningkatnya Ketegangan Rusia Vs Ukraina Setelah Kunjungan Jokowi Bukan Tanggung Jawab Indonesia

Misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo selama kunjungannya ke Ukraina dan Rusia pada pekan lalu tidak dapat dinilai gagal meski dua negara tersebut masih bertikai hingga hari ini.

Dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa berpendapat, Jokowi telah melaksanakan tugas dengan baik karena telah menyampaikan pesan tegas agar kedua negara menempuh jalan dialog untuk menyelesaikan permasalahan.

“Tanggung jawab Indonesia yang tercermin dari kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia hanya satu, yaitu menyampaikan pesan perdamaian ke seluruh dunia," kata Teguh dalam keterangannya yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/7).

Selain pada Ukraina dan Rusia, pesan perdamaian yang dibawa Jokowi juga ditujukan ke seluruh dunia dan pihak-pihak yang mungkin diuntungkan dengan adanya pertikaian dua negara tersebut.

Dalam hal ini, mantan Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah mengurai, substansi kunjungan Jokowi tersebut adalah salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti diamanatkan di dalam UUD 1945.

"Jokowi tidak bisa disalahkan dan kunjungannya tidak bisa dinilai gagal hanya karena setelah pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky maupun Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah kedua negara masih bertikai," tegas Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu.

Di samping itu, Teguh menilai, sikap netral Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB sudah cukup tegas. Indonesia menunjukkan kepercayaan bahwa itikad baik dan jalan dialog untuk mencapai perdamaian adalah modal penting yang harus dimiliki kedua negara untuk mengakhiri konflik.

Setelah Jokowi melakukan kunjungan, ketegangan antara Ukraina dan Rusia meningkat, khususnya di wilayah Donbas. Hal itu terlihat dari pertempuran keduanya di Lysychansk, hingga kota tersebut diambil alih oleh Rusia.

Secara mendasar, Teguh menegaskan, serangan Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan dan sangat berpotensi menciptakan preseden buruk dalam praktik hubungan antarnegara.

“Kita konsisten mengecam aksi militer yang dilakukan satu negara terhadap negara lain,” pungkasnya.