Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli dan Ketua KPK Firli Bahuri/Net

Politik

Rizal Ramli: Sikap Firli Bahuri Melampaui Pola Pikir Ketum Partai yang Pertahankan Demokrasi Kriminal

SENIN, 04 JULI 2022 | 11:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penegasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ingin agar ambang batas pencalonan kepala daerah hingga presiden dihapus mendapat pujian dari tokoh senior DR. Rizal Ramli.

Rizal Ramli memang sudah jauh hari mengurai tentang demokrasi kriminal yang diakibatkan adanya ambang batas pencalonan pemimpin. Demokrasi kriminal merupakan istilah untuk menggambarkan keadaan usai para pemimpin terpilih dalam proses demokrasi dan hanya sibuk untuk mengembalikan modal pemilu.

Ini terjadi lantaran siapa pun yang ingin memimpin negeri ini harus membayar "upeti" lebih dulu kepada parpol agar bisa dicalonkan. Pimpinan KPK bahkan telah meneliti bahwa untuk mencalonkan diri menjadi bupati butuh uang hingga Rp 30 miliar. Adapun 80 persen uang tersebut didapat dari sponsor.


Kembali ke sikap Firli Bahuri yang ingin hapus threshold. Rizal Ramli menilai sikap itu sebagai langkah yang maju.  

“Pidato Ketua KPK Firli yang ingin threshold nol persen itu langkah maju, melampaui pikiran mandeg dan keblinger hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/7).

Tidak hanya itu, pikiran Firli juga dinilai telah melampui apa yang ada di alam pikiran para ketua umum partai. Di mana kini ketum partai sedang berlomba menjadi penentu pilpres untuk kemudian bisa menarik donasi pemenangan.

“Melampaui pola pikir ketum-ketum partai yang hanya fokus jadi ‘king makers’ untuk menarik donasi oligarki, tapi tetap mempertahankan demokrasi kriminal,” tutupnya.

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Republik Merdeka TV bertajuk "Firli Bahuri: Kita Ingin Threshold Nol Persen dan Biaya Politik Nol Rupiah" pada 12 Desember 2021, Firli tegas menyatakan keinginan agar biaya ikut pilkada, pileg, dan pilpres sebesar nol rupiah.

Dia tidak hanya menginginkan presidential threshold 0 persen, melainkan juga biaya politik untuk di pilkada dan pileg.

“Biaya politik nol persen. Kalau saya, nol persen saja. Tapi bukan hanya, syarat persentase nol, duitnya pun nol. Itu baru oke,” tegas Firli Bahuri.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya