Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli dan Ketua KPK Firli Bahuri/Net

Politik

Rizal Ramli: Sikap Firli Bahuri Melampaui Pola Pikir Ketum Partai yang Pertahankan Demokrasi Kriminal

SENIN, 04 JULI 2022 | 11:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penegasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ingin agar ambang batas pencalonan kepala daerah hingga presiden dihapus mendapat pujian dari tokoh senior DR. Rizal Ramli.

Rizal Ramli memang sudah jauh hari mengurai tentang demokrasi kriminal yang diakibatkan adanya ambang batas pencalonan pemimpin. Demokrasi kriminal merupakan istilah untuk menggambarkan keadaan usai para pemimpin terpilih dalam proses demokrasi dan hanya sibuk untuk mengembalikan modal pemilu.

Ini terjadi lantaran siapa pun yang ingin memimpin negeri ini harus membayar "upeti" lebih dulu kepada parpol agar bisa dicalonkan. Pimpinan KPK bahkan telah meneliti bahwa untuk mencalonkan diri menjadi bupati butuh uang hingga Rp 30 miliar. Adapun 80 persen uang tersebut didapat dari sponsor.


Kembali ke sikap Firli Bahuri yang ingin hapus threshold. Rizal Ramli menilai sikap itu sebagai langkah yang maju.  

“Pidato Ketua KPK Firli yang ingin threshold nol persen itu langkah maju, melampaui pikiran mandeg dan keblinger hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/7).

Tidak hanya itu, pikiran Firli juga dinilai telah melampui apa yang ada di alam pikiran para ketua umum partai. Di mana kini ketum partai sedang berlomba menjadi penentu pilpres untuk kemudian bisa menarik donasi pemenangan.

“Melampaui pola pikir ketum-ketum partai yang hanya fokus jadi ‘king makers’ untuk menarik donasi oligarki, tapi tetap mempertahankan demokrasi kriminal,” tutupnya.

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Republik Merdeka TV bertajuk "Firli Bahuri: Kita Ingin Threshold Nol Persen dan Biaya Politik Nol Rupiah" pada 12 Desember 2021, Firli tegas menyatakan keinginan agar biaya ikut pilkada, pileg, dan pilpres sebesar nol rupiah.

Dia tidak hanya menginginkan presidential threshold 0 persen, melainkan juga biaya politik untuk di pilkada dan pileg.

“Biaya politik nol persen. Kalau saya, nol persen saja. Tapi bukan hanya, syarat persentase nol, duitnya pun nol. Itu baru oke,” tegas Firli Bahuri.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya