Penegasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ingin agar ambang batas pencalonan kepala daerah hingga presiden dihapus mendapat pujian dari tokoh senior DR. Rizal Ramli.
Rizal Ramli memang sudah jauh hari mengurai tentang demokrasi kriminal yang diakibatkan adanya ambang batas pencalonan pemimpin. Demokrasi kriminal merupakan istilah untuk menggambarkan keadaan usai para pemimpin terpilih dalam proses demokrasi dan hanya sibuk untuk mengembalikan modal pemilu.
Ini terjadi lantaran siapa pun yang ingin memimpin negeri ini harus membayar "upeti" lebih dulu kepada parpol agar bisa dicalonkan. Pimpinan KPK bahkan telah meneliti bahwa untuk mencalonkan diri menjadi bupati butuh uang hingga Rp 30 miliar. Adapun 80 persen uang tersebut didapat dari sponsor.
Kembali ke sikap Firli Bahuri yang ingin hapus threshold. Rizal Ramli menilai sikap itu sebagai langkah yang maju.
“Pidato Ketua KPK Firli yang ingin threshold nol persen itu langkah maju, melampaui pikiran mandeg dan keblinger hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK),†ujarnya kepada wartawan, Senin (4/7).
Tidak hanya itu, pikiran Firli juga dinilai telah melampui apa yang ada di alam pikiran para ketua umum partai. Di mana kini ketum partai sedang berlomba menjadi penentu pilpres untuk kemudian bisa menarik donasi pemenangan.
“Melampaui pola pikir ketum-ketum partai yang hanya fokus jadi ‘king makers’ untuk menarik donasi oligarki, tapi tetap mempertahankan demokrasi kriminal,†tutupnya.
Dia tidak hanya menginginkan presidential threshold 0 persen, melainkan juga biaya politik untuk di pilkada dan pileg.
“Biaya politik nol persen. Kalau saya, nol persen saja. Tapi bukan hanya, syarat persentase nol, duitnya pun nol. Itu baru oke,†tegas Firli Bahuri.
