Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara di Duma/Net
Ratusan pejabat Rusia telah menandatangani surat terbuka yang berisi kutukan atas konflik militer antara Moskow dan Rusia.
Itu merupakan bagian dari kampanye #NOTOWAR yang diluncurkan oleh Free Russia Foundation.
Sejak invasi dimulai pada 24 Februari, lebih dari 100 pejabat dari berbagai wilayah Rusia menandatangani surat tersebut. Kemudian pada 5 Maret bertambah menjadi 276 pejabat dari berbagai badan, pemerintahan negara bagian maupun lokal.
"Tetapi karena pengenalan tanggung jawab pidana dan administratif untuk mendiskreditkan angkatan bersenjata Federasi Rusia, nama-nama penandatangan telah dihapus," kata Free Russia, seperti dikutip dari situsnya, Sabtu (2/7).
Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus ke Ukraina memang tidak mencerminkan suara bulat dari pemerintah dan rakyatnya.
Anggota Partai Komunis Federasi Rusia (CPRF) yang cukup vokal menolak keputusan tersebut adalah Mikhail Matveyev dan Vyacheslav Markhaev.
Pada akhir Februari, kepala faksi Partai Komunis Viktor Vorobyov mengatakan apa yang terjadi di Ukraina tidak memiliki pembenaran dalam hukum internasional.
Setelah pernyataan tersebut, Vorobyov dilucuti hak bicaranya di Dewan Negara untuk dua pertemuan.
Masih pada Februari, wakil Duma Kota Viktor Kamenshchikov mengundurkan diri dari partai dan mengumumkan kesiapannya untuk meletakkan mandat wakilnya karena ketidaksepakatan dengan invasi ke Ukraina.
“Saya pada prinsipnya menentang perang,†tegasnya.
Kemudian pada Maret, wakil Voronezh Nina Belyaeva mengutuk operasi khusus, yang mengakibatkan pengusirannya dari partai dan kasus pidana terhadapnya.
Pada akhir Mei, wakil majelis legislatif Primorsky Krai, Leonid Vasyukevich, secara terbuka menuntut agar Putin menarik pasukan dari Ukraina. Tuntutan tersebut juga didukung oleh beberapa anggota partai.
Namun pada Juni, Vasyukevich dan mereka yang mendukung tuntutan tersebut dikeluarkan dari partai.
