Berita

Pertemuan antara Wakil Presiden China Wang Qishan dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr/Net

Dunia

Hadiri Pelantikan Marcos Jr, Wapres China Lobi Filipina Tangani Sengketa Laut China Selatan dengan Baik-baik

MINGGU, 03 JULI 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebagai sahabat, China dan Filipina perlu meningkatkan hubungan dengan menangani sengketa Laut China Selatan secara baik-baik.

Begitu yang dikatakan oleh Wakil Presiden China Wang Qishan ketika menghadiri upacara pelantikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Kamis (30/6).

“Pihak Tiongkok selalu menempatkan Filipina sebagai prioritas dalam diplomasi tetangganya, dan berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Filipina yang baru untuk memajukan persahabatan, meningkatkan rasa saling percaya, dan melanjutkan kerja sama, sehingga dapat mengantarkan era emas baru untuk hubungan China-Filipina," kata Wang, seperti dikutip Xinhua.


Kehadiran Wang dalam upacara tersebut merupakan bagian dari tugasnya sebagai utusan khusus Presiden China Xi Jinping. Ia juga bertemu dengan pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte.

"Kedua negara harus mematuhi penanganan sengketa yang tepat dan bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan Laut China Selatan,” tuturnya.

China dan Filipina telah berselisih selama bertahun-tahun di Laut China Selatan. Beijing telah mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh perairan, yang juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

Selama kampanye pemilihannya, Marcos mengatakan dia akan merundingkan kesepakatan dengan Beijing untuk menyelesaikan sengketa wilayah mereka di Laut Cina Selatan.

Menurut pengamat, terpilihnya Marcos mungkin melegakan China.

Selama enam tahun terakhir, Beijing telah menikmati hubungan yang lebih hangat dengan Manila di bawah kebijakan ramah-China oleh Duterte, dengan Beijiing menawarkan beberapa miliar dolar dalam investasi, termasuk kereta api, jalan dan jembatan.

Tetapi pada pekan lalu, pemerintah Filipina mengumumkan penghentian pembicaraan antara kedua negara mengenai kesepakatan eksplorasi energi bersama yang ditandatangani pada 2018, dengan alasan kendala konstitusional dan masalah kedaulatan sebagai alasannya.

Langkah tersebut dapat memungkinkan Marcos untuk mengejar peluang eksplorasi dengan negara lain.

Marcos mengatakan dia akan menggunakan keputusan arbitrase PBB 2016 untuk menegaskan hak teritorial negara atas Laut Cina Selatan. Ia bersumpah pemerintahannya tidak akan berkompromi pada masalah kedaulatan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya