Berita

Tempat parkir di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia disulap menjadi tempat tidur bagi migran yang berusaha kembali ke negara-negaranya/Net

Dunia

Puluhan TKI di Malaysia Berbondong-bondong Kembali Pulang, Ada Apa?

MINGGU, 03 JULI 2022 | 06:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Puluhan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia dilaporkan berbondong-bondong pulang ke tanah air, menjelang habisnya program kalibrasi ulang dari pemerintah negeri jiran.

Selain pekerja migran dari Indonesia, ribuan warga asing juga melakukan hal yang sama. Mereka memenuhi Bandara Internasional Kuala Lumpur dan terminal feri demi meninggalkan Malaysia.

Bahkan banyak di antara mereka berkemah di bandara. Terlihat beberapa orang tidur di tempat parkir mobil, sementara ruang tunggu keberangkatan menjadi sangat ramai.


Ratusan bahkan tidak bisa naik penerbangan yang telah terjadwal karena staf konter tidak bisa menangani banyak orang.

Menurut laporan The Star, situasi serupa juga terlihat di terminal feri Stulang laut. Banyak orang yang menunggu feri ke Indonesia pada Kamis (30/6).

Konsul Sosial Budaya Indonesia Johor Baru Mohamad Rizali Noor mengatakan mereka telah memantau situasi di terminal feri Stulang Laut dan Pasir Gudang.

"Kami telah mengerahkan staf kami untuk memantau situasi di kedua terminal dan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan," jelasnya.

Rizali menuturkan, mereka yang ingin kembali perlu mendapatkan memo check-out dari Departemen Imigrasi Malaysia. Mereka kemudian dapat berangkat dari terminal feri Stulang Laut atau Pasir Gudang.

Sementara itu, pihak departemen disebut hanya bisa mengeluarkan sejumlah memo check-out dalam sehari.

Pemerintah Malaysia telah memberlakukan program kalibrasi ulang yang memungkinkan imigran ilegal untuk pulang secara sukarela dimulai pada November 2020 dan telah ditetapkan berakhir pada 30 Juni tahun lalu.

Namun, tenggat waktu diperpanjang hingga 30 Desember 2021, dan lagi hingga 30 Juni tahun ini.

Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin mengatakan, setelah program tersebut berakhir, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya